ROKAN IV KOTO -- Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok peladangan di Dusun Tandikat, Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menagih janji PT Sawit Rokan Semesta (SRS) yang sepakat untuk menyerahkan lahan seluas 150 Hektar kepada masyarakat.
Salah seorang perwakilan dari masyarakat, Marwan mengatakan, janji management perusahaaan yang bergerak di bidang sawit itu kepada masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan perusahaan dengan masyarakat setempat.
“Kami menuntut apa yang telah disepakati sebelumnya kepada perusahaan. Sebagai masyarakat tempatan kami juga ingin menikmati hasilnya,” kata Marwan, Senin 28 Maret 2016.
Dikatakannya, pada 2010 lalu, antara perusahaan dan masyarakat telah membuat MoU atau kesepakatan. Dimana dalam kesepakatan tersebut akan membuka kebun Kelapa Sawit pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan bagi hasil 70/30.
Dan khusus di Pasal 8 Perjanjian itu, menerangkan hak-hak masyarakat baik yang memiliki bukti sah atau tidak yang pernah dikuasai masyarakat itu di ingklapkan atau dilakukan kerja sama antara pemilik lahan dengan perusahaan untuk mengelola lahan tersebut.
“Khusus pada pasal 8 dalam perjanjian itu, lahan yang pernah dikuasai masyarakat akan di ingklapkan atau dilakukan negoisasi antara pemilik lahan dengan perusahaan,” ungkapnya.
Namun saat ini permasalahan muncul, sebab hak masyarakat atas lahannya tidak bisa direalisasikan oleh perusahaan, karena manajeman SRS memberikan syarat kepada masyarakat. Kalau mau direalisasikan lahannya harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Datuk Rum dan Datuk Bosa.
“Kami sudah berulangkali mengajukannya kepada Datuk Rum dan Datuk Bosa, namun jawabannya hanya hanya mengiyakannya saja tanpa memberikan rekomendasi,” beber Marwan mengenai penyebab masalahnya.
Marwan bingung kepada kedua Tokoh adat yang di tuakan didesanya itu tidak mau memberikan rekomendasi, padahal diakuinya untuk ganti rugi di kampung tengah desa Sei Sikijang kedua datuk itu memberikan izin rekomendasi. “Ini seperti ada pilihkasih, kami hanya minta apa yang menjadi hak kami,” harapnya.
Dalam waktu dekat, sambung Marwan Kasus ini akan dilaporkannya kepada pihak kecamatan bahkan kalau perlu sampai ketingkat kabupaten. Karena dirinya bersama 70 warga pemilik lahan lainnya sudah bosan menunggu kepastian dari Tokoh Adat dan manajemen Perusahaan PT SRS.**(her)
