BAGANSIAPIAPI -- Dalam rangka untuk menghemat anggaran pasca terjadinya defisit, pemerintah kabupaten (pemkab) Rokan Hilir (Rohil) sangat perlu mengambil kebijakan dengan merampingkan Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) yang ada. Kebijakan ini dinilai sangat perlu diambil oleh pemkab Rohil mengingat tahun 2016 ini terjadinya defisit anggaran. 

"Kita berpendapat alangkah baiknya pemkab menggabungkan SKPD yang memiliki fungsi dan tugas hampir sama, seperti Bagian Pemerintahan Desa (pemdes) dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas), Dishubkominfo dan Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan beberapa SKPD lainnya yang memiliki fungsi hampir sama, "kata Anggota DPRD Rohil, Murkan Muhammad, Kamis31 Maret 2016 di Bagansiapiapi.

Dikatakan, Wacana perampingan ini menurutnya berkaitan dengan Pansus III yang telah dilaksanakan yang salah satunya berkaitan dengan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang saat ini tengah dilakukan penggodokan berkaitan dengan ranperda Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam Ranperda BPKAD itu nantinya diharapkan bisa terealisasi penyatuan Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan setdakab Rohil kedalam satu badan baru yang disebut dengan BPKAD, "ujar politisi Partai Demokrat ini.

"Untuk posisi kantornya belum diperoleh kepastian, tapi soal pengabungan dipastikan terjadi begitu ranperda telah rampung. Selain itu masih terdapat SKPD lain yang perlu dibuka kemungkinan untuk disatukan kedalam badan tersebut diantaranya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Rohil. 

kalau badan BPKAD terbentuk maka beberapa kerja Dispenda ditarik ke badan tersebut. Kita lihat saat ini tugas dispenda telah banyak berkurang, misalnya untuk perizinan telah dipindahkan ke Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), sedangkan retribusi parkir telah dikelola oleh Dishubkominfo, jadi daripada tumpang tindih sedangkan kerjanya telah berkurang banyak lebih baik dileburkan saja," pungkasnya.**(rif)