JAKARTA -- Gaungriau.com -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lakukan pertemuan tertutup di rumah dinas Zulkifli Hasan Widya Candra Jakarta Selatan, Senin 25 Juni 2018.

Pertemuan tersebut selain ajang silaturahmi juga membicarakan isu-isu terkini tentang pilkada serentak serta meminta TNI dan Polri untuk netral dalam pilkada, juga Pilpres 2019.

Usai pertemuan, Prabowo menyatakan mendukung pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan perihal Pemilu 2019 harus dipentaskan secara jujur, adil, dan sesuai perundang-undangan.

“Demokrasi memungkinkan ada perbaikan dan koreksi. Pergantian pemimpin yang damai. Kita hanya boleh memimpin dan memerintah seizin rakyat,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan seorang pemimpin tidak boleh memimpin berdasarkan mandat yang bukan dari rakyat. Hal tersebut dapat menciderai demokrasi itu sendiri.

“Artinya kalau yang memerintah tidak punya wibawa. Akibatnya keputusan dan kebijaksaan pemerintah tidak bisa dijalankan,” ujarnya.

Menurut Prabowo, koreksi dan kritik dalam berdemokrasi pemerintahan merupakan hal yang lumrah. Dirinya menegaskan, jika tidak ada kritik dan koreksi, pemerintah akan kebablasan.

“Dalam demokrasi debat adalah baik. Ada gagasan ada kontra gagasan. Itu tugas kami, pengawasan. Mengkritik untuk mengkoreksi. Kalau tidak dikoreksi nanti kebablasan,” tuturnya.

Prabowo juga mengimbau kepada jajaran aparat keamanan untuk tidak memihak pada pada salah pihak tertentu. Dirinya menegaskan aparat keamanan harus menjaga netralitas saat pemilu berlangsung.

“Saya tegaskan kita butuh TNI dan Polisi yang kuat. Siapa tahu kalau Gerindra atau PAN dapat kepercayaan memimpin, kami akan buat TNI dan Polisi yang kuat. Saya percaya di ujungnya tidak ada yang bisa mengalahkan rakyat,” katanya.**(bbg)