Gaungriau.com (JAKARTA) -- Langkah Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar, MSi, yang lebih awal menetapkan status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau terhitung sejak 15 Februari - 31 Oktober 2021 mendatang mendapat pujian dari Presiden RI Joko Widodo.

Pujian itu disampaikan Jokowi ketika memberikan beberapa arahan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021, Senin 22 Februari 2021di Istana Negara, Jakarta.

Pertemuan yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, bertujuan mengingatkan kepada para gubernur, bupati/wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, terutama pejabat-pejabat yang baru yang berada di daerah-daerah yang rawan Karhutla.

"Ini untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati di 2016.Kesepakatannya adalah bagi pangdam dan kapolda, kapolres, pangdam, dandim yang baru agar tahu dan aturan mainnya masih tetap sama," ujar kepala negara.

Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan pujian dan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Riau yang menetapkan status siaga darurat karhutla lebih awal begitu musim kemarau datang.

"Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla ini bagus, bersiap-siap. Jangan sampai nanti administrasi dan payung hukumnya belum siap, kebakarannya membesar. Mau melakukan sesuatu tidak ada payung hukumnya," ujarnya.

Langkah tersebut dinilai sebagai sikap antisipatif agar kasus karhutla di Riau dapat ditanggulangi dengan baik.

"Di Riau juga ada aplikasi yang dikembangkan Polda Riau (Aplikasi Lancang Kuning) yang dapat memantau Karhutla sampai ke tingkat bawah," puji Presiden yang didampingi Wapres KH Ma'ruf Amin, Menteri LHK Siti Nurbaya dan sejumlah menteri lainnya.

Dalam rapat tersebut, selain dihadiri Gubernur Riau Syamsuar dan Bupati Siak, juga hadir Kapolda Riau dan Danrem 031 Wirabima. Tampak juga hadir gubernur Sumsel, Kalbar dan gubernur Kalteng.

Pada kesempatan yang sama, Gubri Syamsuar mengaku sangat bersyukur karena selama tahun 2020 Riau boleh dikatakan bebas Karhutla.

Kondisi yang baik seperti ini harus tetap dipertahankan. Itu sebabnya Riau sejak awal sudah menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla. "Beban kita sebenarnya sangat berat, karena di samping berjuang melawan wabah Covid-19, Riau juga dihadapkan pada kasus karhutla," ulasnya.

Namun dengan kerjasama dan sinergi semua pihak, Gubri optimis Riau bisa bebas Karhutla sebagaimana tahun 2020 lalu.

Akan Dicopot

Dalam arahannya, Jokowi juga menyampaikan setiap tahun sejak 2015 kejadian kebakaran besar di Indonesia. Sejak saat itu, Pemerintah Indonesia rutin melakukan pertemuan dalam rangka membahas Karhutla.

Presiden juga menegaskan jika ada Karhutla dan membesar serta tidak tertangani dengan baik di wilayah kpolda, kapolres, pangdam, danrem, dandim dan sebagainya, aturan mainnya tetap sama. Yakni akan dicopot dari jabatannya.

"Saya kira kita masih ingat semuanya kalau yang rutin setiap tahun ikut pertemuan dengan saya pasti semuanya masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti," tuturnya.

Ia kembali mengingatkan bagi pejabat-pejabat baru agar tahu aturan mainnya dan meminta setiap daerah untuk segera mengantisipasi terjadinya karhutla di daerah masing-masing. Karena menurutnya, penanganan Karhutla memakan biaya yang sangat banyak. "Harus tetap waspada jangan lengah," tutur Presiden.**(rls)