Gaungriau.com -- Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, menuntaskan kegiatan reses di Kecamatan Bathin Solapan selama enam hari, mulai 8 hingga 13 Februari 2026.
Sedikitnya delapan titik dikunjungi untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Tak hanya menampung keluhan warga, Hendrik juga merealisasikan sejumlah bantuan nyata di tengah kegiatan reses. Di Desa Buluh Manis, ia menyerahkan bantuan rebana senilai Rp4 juta serta bantuan penerangan jalan umum (PJU) sekitar Rp3 juta guna mendukung aktivitas keagamaan dan meningkatkan keamanan lingkungan.
Perhatian juga diberikan kepada warga Desa Pematang Obo yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Sebanyak 40 tangki air bersih disalurkan untuk membantu kebutuhan warga yang telah lebih dari satu bulan kesulitan mendapatkan air bersih.
Selain itu, Hendrik juga berkontribusi dalam memperbaiki jalan di lingkungan Desa Simpang Padang dengan dana sekitar Rp10 juta. Diharapkan, perbaikan ini bisa memudahkan akses masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi warga.
Selama masa reses, warga menyampaikan berbagai harapan, mulai dari masalah pengurusan BPJS dan KTP, lampu penerangan jalan umum yang mati, peningkatan infrastruktur jalan, bantuan untuk tempat ibadah, hingga isu lapangan pekerjaan dan kebutuhan pelatihan serta sertifikasi keterampilan bagi pemuda.
Beberapa warga juga mengungkapkan terima kasih atas usulan reses sebelumnya yang sudah dilaksanakan, khususnya di bidang infrastruktur dan sarana keagamaan. Mereka berharap program serupa bisa terus berlanjut dan dirasakan oleh semua orang.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Gerindra Kabupaten Benglalis ini menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam menyerap dan mengawal kebutuhan masyarakat agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia memastikan seluruh masukan warga Bathin Solapan akan diperjuangkan dan diupayakan terealisasi pada Tahun Anggaran 2027.
“Pelayanan BPJS dan administrasi kependudukan perlu dipermudah. Untuk PJU dan infrastruktur jalan, akan kita dorong melalui mekanisme penganggaran. Begitu juga dengan pelatihan tenaga kerja lokal agar lebih siap bersaing,” ujar Hendrik, Jumat 13 Februari 2026.
Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga. (put)
