• Zulfan Hafiz

PEKANBARU -- Tampaknya Kekhawatiran Fraksi Gabungan DPRD Kota Pekanbaru yakni Fraksi PPP, PKS, NasDem yang sejak sejak awal tidak setuju akan  pengelolaan sampah di Pekanbaru di multiyears kan. Ternyata mulai terlihat bukti pengelolaan sampah tidak maksimal.

"Itu makanya kami (fraksi Gabungan) menolak, terlebih angkanya sangat fantastis. Sekarang lihat masyarakat mengeluh. Padahal seharusnya, permasalahan sampah ini jika benar dikerjakan tidak ada alasan lagi bagi pemerintah melalui pihak ketiga yang bersangkutan untuk tidak mengangkut sampah. Kenapa Anggarannya kan sudah disiapkan. Itu kan yang diminta Pemko pekanbaru, kenapa sekarang gagal," cetus Anggota Fraksi Gabungan Zulfan Hafiz ST, Selasa 22 Desember 2015.

Dikatakan Politisi Nasdem ini, dari awal pihaknya memang melihat anggaran pengelolaan sampah yang di-multiyears-kan sebesar Rp53 miliar terlalu berlebihan. Karena tanpa hal tersebut dari dulu Pekanbaru justru sudah beberapa kali memperoleh piala adipura sebagai kota bersih.

"Maka alasan Fraksi Gabungan menolak multiyears sampah itu karena melihat kondisi yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," ungkapnya

Dikatakan Zulfan lagi, Fraksi gabungan tidak bisa menentang anggaran Rp 53 miliar masuk ke multiyears sampah, karena pihaknya kalah dalam foting pengambilan keputusan.

"Saat paripurna kan jelas aksi penentangan kita, bahkan kita melakukan walk-out. Namun apa boleh dibuat kita kalah dukungan," tuturnya

Seharusnya saat ini, kata Zulfan, setelah anggaran itu berjalan, ketika pengelolaan sampah tidak maksimal, maka masyarakat boleh saja menuntut.

"Masyarakat berhak marah, berhak protes. Jadi di sini kami hanya mengingatkan bahwa hal ini sudah tidak benar lagi dan pengelolaan sampah yang ditangani oleh pihak ketiga ini harus dievaluasi, karena pengelolaan sampah sudah tidak sesuai harapan," ujarnya.

Zulfan juga berharap kepada rekannya di Komisi IV untuk melakukan hearing bersama pihak ketiga dan DKP. Karena bagaimanapun, Zulfan secara pribadi sampai saat ini juga masih saja mendapatkan laporan keluhan masyarakat tentang tumpukan sampah di beberapa ruas jalan Pekanbaru.

"Jadi sudahlah, kami maunya kerja nyata saja. Tidak usah berlasan lagi. Kalau memang tidak mampu mengurus itu sebaiknya mundur saja. Tak perlu dipaksa kalau memang tidak mampu," ucapnya.

Ketika ditanya, dalam hal ini siapa yang harus mundur? Zulfan mengatakan, siapa pun yang berkompeten di situ.

"Ini masalah penggunaan uang rakyat, bukan sembarangan. Angkanya juga fantastis, dan jangan sampai nanti malah menimbulkan dampak hukum," tegasnya.

Disamping itu, Zulfan juga meragukan kenapa perusahaan dari luar selaku pihak ketiga yang memenangkan pengelolaan sampah, sementara notabene-nya perusahaan yang bersangkutan belum tahu persis dengan kondisi wilayah Kota Pekanbaru.

"Inilah salah satu contoh tidak adanya persiapan dari mereka. Boleh saja perusahaan luar yang mengelola, tetapi yang perlu digarisbawahi mereka sudah memahami wilayah ini dan mereka sudah menunjuk orang-orang yang berkompeten dalam hal ini dan bagaimanapun tak ada masalah sebetulnya kalau sudah siap sehingga penumpukan sampah tidak terjadi lagi," katanya.

"Bukankah perusahaan yang bersangkutan mengakui bahwa mereka masih melakukan pendataan wilayah. Seharusnya, kalau sudah tanda tangan kontrak mereka sudah siap dengan segala sesuatunya. Jadi tak perlu beralasan banyak beralasan kendala ini itu sebagainya," pungkasnya.**(dwi)