• Bupati Siak H Syamsuar berjabat tangan dengan Menteri PAN dan RB Yuddi Chrisnandi saat menerima Laporan Hasil Evaluasi LAKIP di Yogyakarta, Senin 25 Januari 2016.

JOGJAKARTA -- Kualitas penyelenggaraan birokrasi di Kabupaten Siak terus menunjukkan kemajuan dari tahun-ketahun. Selain menjadi daerah penerima penghargaan WTP 4 tahun terakhir berturut-turut, Kabupaten Siak menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sepanjang tahun 2015 lalu dengan capaian nilai 60,93.

Atas pencapaian itu, Negeri Istana menjadi satu-satunya perwakilan Kabupaten/ Kota se- Provinsi Riau yang berhasil meraih hasil evaluasi dengan peringkat B dari Pemerintah Pusat pada tahun 2016, sekaligus mengukuhkan daerah destinasi pariwisata unggulan di Riau ini sebagai Kabupaten dengan pelayanan publik terbaik di Provinsi Riau, sesuai dengan Visi Pembangunan Jangka Pendek Daerah Tahun 2011-2016 di awal periode pertama kepemimpinan pasangan Syamsuar-Alfedri.

Bupati Siak H Syamsuar mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, dalam hal akuntabilitas kinerja, Kabupaten Siak terus mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya.

"InsyaAllah kita masuk 10 besar terbaik di pulau Sumatera. Tentunya selain menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja, kedepan kita jadikan pencapaian ini untuk terus mengevaluasi SKPD mana yang masih memiliki kelemahan" kata Syamsuar usai menerima laporan evaluasi AKIP di Yogyakarta, Senin 25 Januari 2016.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN dan RB Yuddi Chrisnandi dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari evaluasi ini amat erat kaitannya dengan gambaran daya saing bangsa terhadap pemberlakuan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Kita tidak ingin ketinggalan dari negara lain. Sejak 31 Desember 2015 lalu, Indonesia menjadi pasar terbuka di Asean. Kompetisi antar bangsa mutlak terjadi dimana kinerja pemerintah akan menjadi tuntutan global" terang politisi Hanura ini.

Acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi AKIP kepada Kabupaten/ Kota se-Provinsi DIY dan se-Sumatera yang dilaksanakan, sekaligus dirangkai dengan kegiatan Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Januari 2016.

Tercatat dari 156 Kabupaten/ Kota penerima hasil evaluasi AKIP yang hadir, 10 Pemerintah Kabupaten dan 2 Pemerintah Kota se-DIY dan se-Pulau Sumatera menerima laporan hasil evaluasi AKIP dengan nilai B dari Menteri PAN dan RB.**(rls/jas)