Dibuka Sekdako
Pemko Dumai Gelar Sosialisasikan KIA
Rabu, 20 Juli 2016 - 00:00:00 WIB
DUMAI -- Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai bekerja sama dengan Kemendagri mengadakan acara Sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA). Sosialisasi KIA yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Zuri Dumai dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai Drs, H Said Mustafa MSi, Rabu 20 Juli 2016.
Kegiatan Sosialisasi KIA tersebut, dihadiri Kepala Sub Bidang Kependudukan Wailyah I Kemendagri Benny Kamil S.com. Msi, Perwakilan Disnakertransduk Provinsi Riau, dan Kadisdukcapil Kota Dumai, Suardi S. Sy. Sementara peserta sosialisai diikuti seluruh perwakilan Disdukcapil se-Provinsi Riau, unsur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai.
Ketua panitia pelaksana, Muhammad Wazir mengatakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Kemudian pasal 27 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak serta Permendagri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.
"Sosialisasi bertujuan untuk mengenalkan Pentingnya KIA untuk melindungi hak-hak anak Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Progam ini juga untuk mendorong masyarakat untuk memiliki akta kelahiran.
Dikatakan Wazir, Kota Dumai salah satu kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Pilot Projek penyelenggara program Kartu Identitas Anak (KIA). "Yang menjadi sasaran merupakan anak yang berusia 0-17 tahun kurang satu hari, sebagai identitas resmi yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. "Salah satu yang di syaratkan untuk kepemilikan KIA ini adalah mempunyai akta kelahiran,"jelasnya.
Wazir menambahkan, pemberian identitas anak ini untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayaan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.
Sementara Sekdako Dumai H. Said Mustafa dalam sambutan singkatnya mengatakan, bahwa Pemerintah Kota Dumai sangat mengapresiasi dan bangga karena Kota Dumai ditunjuk sebagai salah satu dari 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan KIA tahun 2016.
"Untuk mensukseskan program penerbitan KIA dan capaian kepemilikan akta kelahiran, semua elemen masyarakat dapat mendukung program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Dumai,"harapnya.**(yus)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Kabupaten Siak Dinilai Paling Siap Hadapi MEA di Riau
JOGJAKARTA -- Kualitas penyelenggaraan birokrasi di Kabupaten Siak terus menunjukkan kemajuan dari tahun-ketahun. Selain menjadi daerah penerima penghargaan WTP 4 tahun terakhir berturut-turut, Kabupaten Siak menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sepanjang tahun 2015 lalu dengan capaian nilai 60,93.
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Peniadaan Uang Makan, Wabup Siak Ingatkan Kantor Jangan Sampai Kosong
SIAK -- Dampak dari semakin menipisnya APBD Kabupaten Siak yang masih berlanjut Tahun 2016 ini, membuat pemerintah daerah melakukan rasionalisasi anggaran sebagai langkah menyesuaikan antara kekuatan anggaran yang ada dengan rencana anggaran yang akan dibelanjakan. Salah satunya…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Hadapan pemeriksaan BPK, Inspektorat Ingatkan SKPD Persiapkan Administrasi
SIAK -- Untuk menghadapi pemeriksaan keuangan untuk Tahun anggaran 2015 di Kabupaten siak yang akan dilaksanakan pada awal bulan Februari ini oleh lembaga pemeriksaan keuangan yang berwenang. Maka dari itu agar seluruh proses pemeriksaan itu nanti bisa…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
DPRD Janji Bahas 26 Prolegda di 2016
PEKANBARU -- Semenjak ditetapkan melalui Paripurna pada pertengahan November 2015 tahun lalu, sampai akhir Januari ini, sebanyak 26 Prolegda tahun 2016 Kota Pekanbaru (24 Ranperda produk Pemko dan 2 Ranpersa Inisiatif DPRD), hingga kini belum ada tanda-tanda satupun akan dibahas oleh DPRD.
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Berikut 24 Ranperda Usulan Pemerintah Kota Pekanbaru Serta Instansi
PEKANBARU -- Dari 26 prolegda, hanya 2 ranperda inisiatif DPRD Pekanbaru, yakni Ranperda Perlindungan Konsumen dan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan. Sementara 24 ranperda lainnya diusulkan Pemko Pekanbaru melalui instansi terkaitnya masing-masing. Berikut 24 ranperda usulan Pemerintah Kota Pekanbaru…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pastikan Izin, Komisi IV Panggil dua Manajemen Hotel
PEKANBARU -- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru menggelar hearing dengan manajemen dua hotel, Hotel Fave dan Hotel Batiqa Senin 25 Januari 2016. Hearing ini dilakukan untuk menertibkan perizinan analisa dampak lalu lintas (Amdalalin) dan…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Kadistamben Rohul: Pegawai yang akan Dilebur ke Provinsi Sesuai Kebijakan Bupati
PASIR PENGARAYAN -- Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Drs Yusmar Yusuf MSi, mengatakan pegawai yang akan melebur ke Distamben Provinsi Riau sesuai kebijakan Bupati Rohul Achmad. Untuk diketahui, sesuai Surat Edaran Kementrian…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
SKPD Rohul Telah Serahkan Dokumen Kegiatan Tahun 2016
PASIR PENGARAYAN -- Sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Rokan Hulu (Rohul), sudah serahkan administrasi dan dokumen pelelangan kegiatan yang diusulkan dalam RAPBD Rohul tahun 2016 ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rohul. Dengan sudah diserahkannya dokumen…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Akuntabilitas Kinerja Pemkab Bengkalis Naik ke Level CC
YOGYAKARTA -- Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (Lakip) Kabupaten Bengkalis tahun 2015 naik level satu tingkat dengan kategori CC. Penyerahan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Kadistamben Rohul Usulkan Pembuatan STOK Mengatur Tata Kota
PASIR PENGARAYAN -- Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Rokan Hulu (Rohul), Drs Yusmar Yusuf MSi, mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota membuat Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) Pemerintahan baru yang mengatur tentang Tata Kota. Dikatakannya, usulan pembentukan STOK…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Hanya Tiga Kecamatan yang Belum Bisa Lakukan Perekaman e-KTP
PELALAWAN -- Setelah dua bulan off perekaman e-KTP di Kabupaten Pelalawan, kini masyarakat di Kabupaten Pelalawan sudah bisa kembali untuk merekam e-KTP. Pasalnya, pemindahan jaringan untuk perekaman e-KTp yang semula dari jaringan Indosat ke Telkomsel kini sudah…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Dewan Minta BPKAD Tertibkan Rumah Dinas yang Ditempati Pejabat Tidak Aktif
PEKANBARU -- Anggota komisi C DPR Riau, Husaimi Hamidi Meminta BPKAD dapat menertibkan Rumah Dinas (Rumdis) yang diisi bukan dari pejabat aktif di pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dinilai sangat melanggar dari fungsi yang sebenarnya harus ditempati oleh pajabat yang masih aktif bertugas. …
-
Minggu, 24 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Habiskan 2,7 Miliar Rupiah, Rehab Gedung Bappeda, Anggaran diduga Mark Up
BENGKALIS -- Proses pembangunan kantor BAPPEDA (badan perencanaan pembangunan daerah) Kabupaten Bengkalis senilai Rp 2,7 miliar lebih dikerjakan tahun 2012 lalu oleh PT Mulia Sejahtera Utama diduga asal jadi dan tidak mengikuti aturan konstruksi bangunan bahkan dugaan Mark up anggaran. …
-
Minggu, 24 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Alek: Pejabat Jangan Takut dan Menghindar Dari Wartawan
PEKANBARU -- Belakangan ini, banyak ditemukan para pejabat atau Kepala Dinas(Kadis) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang sulit ditemui dan terkesan menghindar ketika diwawancara oleh wartawan. Padahal keterbukaan mereka dalam memberikan informasi dapat membatu Pemerintahan dalam menyempaikan berbagai program kerja kepada masyarakat. …
-
Sabtu, 23 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Jadi Bahan Guyonan, Mutasi Kepala SKPD Diisi Orang "Cerdas"
TEMBILAHAN - Mutasi yang baru saja dilakukan Pemkab Inhil menjadi guyonan warga Tembilahan. Hal itu tidak terlepas, sebagian besar Kepala SKPD sekarang diisi oleh orang-orang Edi Syafwannur dan Agussalim yang biasa disebut tim "Cerdas" saat Pilkada kemarin. …
-
Jumat, 22 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Ini Tiga Permintaan Pemprov Riau ke Mendagri
PEKANBARU -- Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ke Provinsi Riau dimanfaatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menyampaikan permintaan, agar dapat di realisasikan Mendagri. Tiga permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman. Pertama adalah percepatan penyelesaian Rencana…
-
Jumat, 22 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Jefry Noer: Pemkab Kampar Siap Dukung Program Pusat
PEKANBARU -- Bupati Kampar H Jefry Noer siap mendukung program Pemerintah Pusat dibawah presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang siap dan telah dilaksanakan di Kabupaten Kampar. Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar H Jefry Noer saat Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo…
-
Kamis, 21 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Firdaus Akui Banyak ASN tak Disiplin
PEKANBARU -- Dari 8.900 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hanya 75 persen yang disiplin menjalani tugas. Sedangkan sisanya tidak disiplin. Walikota Pekanbaru DR Firdaus ST MT ketika dikonfirmasi, Kamis 21 Januari 2016, mengaku…
-
Kamis, 21 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pemko Akan Kurangi THL, Pegawai Mulai Resah
PEKANBARU -- Adanya pernyataan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Syukri Harto yang menyebut Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengurangi jumlah Tenaga Harian Lepas (THL), karena saat ini jumlah THL sudah melebihi kebutuhan, membuat THL mulai resah. …
-
Kamis, 21 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
BPMPD Pelalawan Prioritaskan Anggaran APB Desa dan ADD Untuk Pembangunan Infrastruktur
PELALAWAN -- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan ditahun 2016 ini akan memprioritaskan anggaran pendapatan belanja desa (APB Desa) dan alokasi dana desa (ADD) diperuntukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di 104 desa yang ada di 12 Kecamatan se Kabupaten Pelalawan. …





