BANGUN PURBA -- Masyasrakat yang berada di batas Provinsi antara Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau dengan Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Palas (Palas), Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Masyarkat saat ini sudah resah dengan kondisi ketidakjelasan tapal batas tersebut.
Informasi ini disampaikan, Mantan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Sudirman Siregar, Selasa 17 Nopember 2015, katanya, masyarakat sudah kebingungan dengan kondisi tapal batas yang tidak jelas.
"Kita minta Pemkab Rohul supaya menyelesaikan persoalan tersebut, sebab saat ini hampir 200 hektar lahan masyarakat kondisi tumpang tindih, kita sudah melaporkan persoalan ini kepada Camat Bangun Purba untuk menyelesaikan persoalan tersebut," tuturnya.
Lanjutnya, jika solusi efektif dari pemerintah ini mungkin bisa terjadi konflik antara masyarakat Kabupaten Palas dengan masyarakat Kabupaten Rohul. "Karena kita heran dengan kondisi jangan salah kami jika nanti terjadi pertumpahan darah, sebab kami sudah siap untuk, ini masalah terus tanpa jalan keluarnya," ungkapnya.
Di tempat berbeda, Camat Bangun Purba Suharman Nasution menjelaskan persoalan masyarakat ini, perlu adanya dipertegaskan tapal batas Provinsi Riau dan Provinsi Sumut. Sebab persoalan tapal provinsi itu wewenang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kita berharap adanya pensejajaran antara aturan pemerintah dengan aturan adat, sebab adat tidak bertentangan dengan aturan pemerintah, itu solusinya tapal batas itu harus dipertegas," pungkasnya.**(lim)
