BPMPD Pelalawan Prioritaskan Anggaran APB Desa dan ADD Untuk Pembangunan Infrastruktur
Kamis, 21 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
PELALAWAN -- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan ditahun 2016 ini akan memprioritaskan anggaran pendapatan belanja desa (APB Desa) dan alokasi dana desa (ADD) diperuntukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di 104 desa yang ada di 12 Kecamatan se Kabupaten Pelalawan.
Dimana tahun ini, anggaran dua dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp 149,7 Milyar.
"Ya, anggaran yang disalurkan Pemerintah Pusat untuk 104 Desa yang ada di Kabupaten Pelalawan sebanyak Rp 149,7 milyar, dimana untuk APB desa sebesar Rp 66 milyar dan ADD Rp 83,7 milyar. Dana tersebut di itahun 2016 ini diprioritaskan untuk pembangunan desa seperti pembangunan jalan, listrik, boxcovert, air bersih dan lainnya,"ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan Zamur Das kepada awak media , Kamis 21 Januari 2016.
Dikatakan Zamur, bahwa prioritas penggunaanya dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, yakni melalui pembangunan sarana dan prasarana desa. Kalau tidak ada kendala, kemungkinan dana tersebut akan cair dan pencairaan anggaran tersebut secara 3 tahap.
"Saya menghimbau kepada semua kepala desa, kalau dana desa tersebut sudah cair tolong pergunakan dana tersebut sesuai peruntukan yang sudah ditentukan. Jangan sampai tersangkut masalah hukum, gara-gara salah menggunakan dana tersebut. Bulan April mendatang merupakan pencairan tahap pertama,"paparnya.
Ditambahkan mantan kepala kantor pelayanan dan Perizinan terpadu (KPPT) Kabupaten Pelalawan ini, bahwa desa paling besar mendapatkan dana APB desa dan ADD yakni Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti dan paling kecil yakni Desa Keriung Kecamatan Bunut. Dirinya berharap, dana yang disalurkan melalui Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) pusat dapat membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Pelalawan. Kalau pembangunan bagus, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan tingkat kemiskinan terus menurun.
"Untuk Desa yang akan mendapatkan anggran lebih banyak dana APB desa dan ADD itu dilihat dari jarak tempuh, luas wilayah, jumlah penduduk serta penduduk paling banyak miskin di desa tersebut. Untuk Desa Pulau Muda mendapat dana sebesar Rp 1,2 milyar dan Desa Keriung sebesar kurang lebih Rp 560 juta,"tutupnya.**(ham)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Rabu, 16 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Dana Inbup Tinggal Rp 200 juta, Sejumlah Fraksi Kecewa
BENGKALIS -- Banggar DPRD Bengkalis akhirnya mengambil langkah dengan memotong (rasionalisasi) sejumlah anggaran kegiatan yang ada di struktur APBD tahun 2016. Salah satu anggaran atau kegiatan yang terkena rasionalisasi adalah, dana Inbup-PPIP tahun 2016. Jika tahun sebelumnya dana Inbup per desa mencapai Rp 1 miliar, di tahun 2016 hanya…
-
Rabu, 16 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Rohil Miliki 4 Potensi Sejahterakan Masyarakat
BAGANSIAPIAPI -- Plt Sekda Drs H Surya Arfan Msi yakin masyarakat Rokan Hilir akan terbebas dari kemiskinan jika 4 potensi yang ada bisa dikelola dengan baik. Plt Sekda yakin tidak akan ada lagi orang miskin,pengangguran. "Ke empat…
-
Rabu, 16 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Komisi IV Tinjau Proyek Pembangunan Lahan Perkantoran Pemko
PEKANBARU -- Usai menggelar hearing dengan Dinas Bina Marga dan rekanan kontraktor, Rabu 16 Desember 2015 siang Komisi IV DPRD Pekanbaru langsung turun ke lokasi pembangunan perkantoran Pemko Pekanbaru, di Kecamatan Tenayan Raya. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi…
-
Rabu, 16 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Realisasi Fisik 86,76 persen, Keuangan 62,29 Persen
Bupati: SKPD Harus Pacu Seluruh Kegiatan
SIAK -- Hasil rapat RFK dan evakuasi kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak diruang raja Indra Pahlawan Room Kantor Bupati Siak, Rabu 16 Desember 2015, serapan APBD Siak tahun anggaran 2015 hingga bulan November untuk fisik 86,76 persen dan keuangan 62,29 persen. …
-
Rabu, 16 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
10 Kelurahan di Dumai Tercatat Sebagai Kawasan Kumuh
DUMAI -- Berdasarkan data dari 33 kelurahan 14 kelurahan 10 kawasan masuk kategori kumuh. Data ini menurut SKwalikota Dumai tahun 2014 dimana sebelumnya 17 kawasan kumuh namun mengacu beberapa indikator setelah diverifikasi mengkerucut jadi 10 kawasan kumuh dari 14 kelurahan. …
-
Rabu, 16 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Menteri Tenaga Kerja: Inhil Meski Miliki Produk Industri Unggulan
TEMBILAHAN -- Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi Hanif Dhakiri mengatakan, Inhil sebagai daerah berstatus Kabupaten harus mampu untuk bersaing dengan menonjolkan produk yang menjadi ciri khas daerah ini. "Daya saing harus tertanam, dengan menonjolkan salah satu produk…
-
Selasa, 15 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
PNS Belum Diterima Gajian, Ini Alasan Pejabat Bupati
BENGKALIS -- Pasca pengesahaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2015 khususnya pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan pemerintah kabupaten Bengkalis menjerit, pasalnya untuk gaji bulan Desember tak kunjungan dibayarkan. Seperti diungkapkan salah seorang Pegawai dilingkungan Pemerintah Bengkalis Sofyan mengtakan bahwa dirinya belum menerima gaji…
-
Selasa, 15 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Realisasi Fisik di Dinas Pasar dan Pertamanan 90 Persen
SIAK -- Sejumlah kegiatan yang terdapat di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Siak untuk tahun anggaran 2015, pengerjaannya dilapangan sudah bertengger di angka 90 persen. "Progres pengerjaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh rekanan sudah sangat bagus, sebab sekarang…
-
Senin, 14 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Infrastruktur Jalan Tetap Jadi Keluhan Utama Masyarakat
TEMBILAHAN -- Hasil reses yang dilakukan oleh Ustad Sumardi SAg, untuk Kecamatan Tempuling dan Kempas, infrastruktur masih menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk itu, sektor ini memang harus mendapat perhatian lebih. Ungkapan itu disampainya kepada media ini, Senin, 14 Desember 2015 melalui telpon selulernya…
-
Senin, 14 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Tingkatkan Kenerja, Pemkab Gelar Bimtek
BENGKALIS -- Sebagai upaya meningkatkan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Bagian Organisasi menggelar Bimbingan Tekniks (Bimtek) Penyusunan Standar Pelayanan Publik disalah satu hotel yang ada di Bengkalis, Senin 14 Desember 2015. …
-
Senin, 14 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
DPRD Riau Minta Disnaker Pantau TKA
PEKANBARU -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau meminta Dinas Tenaga Kerja memantau keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Selain sudah menapak di sejumlah perusahaan yang tersebar di Provinsi Riau, Disnaker dihimbau untuk memeriksa dokumen kelengkapan TKA tersebut selama bekerja. …
-
Senin, 14 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
UMK Rohil Harus Direvisi Sesuai Dengan PP Nomor 78 Tahun 2015
BAGANSIAPIAPI -- Dewan Pengupahan (DP) Rohil akan segera melakukan revisi atau merubah usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rohil 2016, yang beberapa waktu lalu telah di usulkan sebesar Rp2.150.000 per bulan kepada Gubernur Riau (Gubri) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau. …
-
Senin, 14 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Pemkab Inhil Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2015
TEMBILAHAN -- Dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap temuan-temuan yang dilaksanakan oleh Inspetorat Kabupaten Inhil, sehingga dapat ditindak lanjuti secara baik dilaksanakan gelar pengawasan daerah tahun 2015 yang diperuntukan bagi pimpinan-pimpinan SKPD Acara dilaksanakan Senin 14 Desember 2015,…
-
Senin, 14 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Anggota Dewan Dari Nasdem Tolak Pembangunan Kantor Bupati
TEMBILAHAN -- Penolakan rencana pembangunan Kantor Bupati Inhil baru terus bergulir. Kali ini datang dari Zulbahri politisi Partai Nasional Demokrat ( Nasdem), yang disampaikannya disela-sela reses yang ia lakukan di Kota Tembilahan.Dengan kompleksnya permasalahan yang ada sedang dialami masyarakat saat ini, sungguhlah tidak tepat…
-
Sabtu, 12 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Ranperda Baru Harus Miliki Naskah Akademis
TEMBILAHAN -- Badan Pembentukan Perda Kabupaten (BPPK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat, dalam rangka penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016, Kamis 10 Desember 20015. Rapat yang dilaksanakan di ruang Banggar DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung Ketua…
-
Jumat, 11 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Daripada Bangun Gedung Baru, Kembali Saja Pada RPJMD Inhil
TEMBILAHAN -- Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan diingatkan untuk mengingat kembali pada visi misi pasangan warohmah yang dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal tersebut disampaikan Malian Ghazali Ketua Fraksi Partai Persatuan…
-
Jumat, 11 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Peduli HAM, Siak Raih Penghargaan dari Menteri Yasonna
JAKARTA -- Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, diundang Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), untuk menghadiri dua acara sempena Peringatan Hari HAM se-Dunia ke 67 Tahun 2015 di Jakarta, Jumat 11 Desember 2015. Pagi menjelang…
-
Kamis, 10 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
20 Persen Dana DMIJ Bisa Dibangunkan Tanggul
TEMBILAHAN -- Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil Yulizal mengungkapkan, untuk tahun 2016 mendatang, pemerintah daerah Kabupaten Inhil telah menganggarkan 130 miliar lebih, untuk program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). "Untuk 2016 pihaknya akan…
-
Kamis, 10 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Dewan Kecewa Dengan Kinerja Kepala SKPD
TEMBILAHAN -- Ketua Komisi II DPRD Inhil Junaidi menyatakan, andai dirinya memiliki kuasa, ia akan mengganti seluruh kepala SKPD yang ada saat ini. Hal itu dilontarkannya, terkait lambannya pembahasan RAPBD dan realisasi anggaran yang tidak sesuai harapan. …
-
Kamis, 10 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Besok Bupati Siak Terima Penghargaan Lagi
SIAK -- Bupati Siak kembali akan menerima penghargaan, kali ini Syamsuar akan menerima Dua penghargaan sekaligus yakni dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). "Ya, sesuai undangan, pak…






