Plt Gubri Minta Watannas Bantu Selesaikan RTRW Riau
Selasa, 26 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
PEKANBARU -- Selasa 26 Januari 2016, pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Kedatangan Tim Pengkajian Daerah (Kajida) Seketariat Jendral (Setjen) Dewan Pertahanan Nasional (Watannas), kesempatan itu kembali dimanfaatkan Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman meminta penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
Adapun tujuan kedatangan Kajida Setjen Watannas tersebut ke Provinsi Riau adalah dalam rangka mengumpulkan materi perumusan kebijakan Ketahanan Nasional dimanfaatkan Pemprov Riau untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan kondisi terkini daerah ini.
Dalam pemaparan Plt Gubri mengatakan diantara persoalan yang dihadapi Provinsi Riau saat ini adalah tidak kunjung disahkannya RTRW Provinsi oleh pemerintah pusat. Karenanya Dia berharap agar Ketua tim Kajida Setjen Wantannas Mayjen TNI DR Drs TsL Toruan MM DiplSs, dapat membawa persoalan RTRW Riau ke tingkat pusat.
"Kita berharap kepada tim agar RTRW Riau segera diselesaikan oleh pusat karena ini sangat menghambat pembangunan di Provinisi Riau," ujar Arsyadjuliandi Rachman.
Selain mengenai RTRW Provinsi, dalam kesempatan itu Plt Gubri juga menyampaikan Persoalan terkait penurunan harga minyak dunia yang berdampak terhadap penurunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sehingga dinas dan badan harus melakukan efesiensi anggaran.
Penurunan harga CPO juga berdampak terhadap penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, sehingga saat ini sudah sangat menyengsarakan terutama masyarakat perkebunan mandiri.
Menyikapi hal itu, TsL Toruan mengaku kalau persoalan RTRW Provinsi ini memang sangat berpengaruh pada jalannya pembangunan daerah, dan pihaknya berjanji akan mengakomodir keluhan yang disampaikan oleh Pemprov Riau tersebut.
"Kita datang ke daerah untuk mendalami isu-isu yang terjadi di daerah. Salah satunya ya seperti yang dikeluhkan pak Plt tadi, soal RTRW dan ketahanan nasional di daerah," papar Tsl Toruan, dalam pertemuan yang dilaksanakan diruang Kenanga kantor Gubernur Riau tersebut.
Dia menambahkan, kalau kunjungan yang dilakukan juga dalam rangka untuk melakukan pembinaan ketahanan nasional di daerah. Berangkat dari isu-isu di daerah tersebutlah, Wantannas akan menyerap aspirasi. Ia pun tidak memungkiri bahwa RTRW memang sangat penting dalam menentukan berputarnya roda pembangunan di pusat maupun daerah.
"RTRW yang tersendat akan menggaanggu kelangsungan poros pembangunan. Ini harus menjadi perhatian serius," katanya.**(mad)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Senin, 23 November 2015 - 00:00:00 WIB
Beri Kemudahan Pegawai Mengurus SIM, Pemkab Siak Datangkan Petugas
SIAK -- Guna mempermudahkan pegawai dilingkungan pemerintah daerah dalam hal pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), baik roda dua dan juga untuk roda empat, yang baru atau pun yang mau memperpanjang, pegawai dilingkup Pemkab Siak cukup hanya menghubungi bagian umum sekretariat daerah. …
-
Senin, 23 November 2015 - 00:00:00 WIB
M Noer: Saya Pasrah Keputusan Pansel, Namun Tetap Optimis
PEKANBARU -- Saat ini Panitia Seleksi (Pansel) masih mencari jadwal pemaparan hasil seleksi Pejabat Tinggi Pratama (PTP). Tapi sudah beredar isu bahwa, jabatan puncak tertinggi karir ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) akan dijabat oleh Asisten I, M Noer.
-
Senin, 23 November 2015 - 00:00:00 WIB
Tolak Ranperda Resi Gudang, GPM Gelar Aksi
TEMBILAHAN -- Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) lakukan aksi demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) dan Pemkab Inhil. Aksi ini untuk menolak rencana pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Resi Gudang (SRG). …
-
Senin, 23 November 2015 - 00:00:00 WIB
Demi Membangun Inhil, Bupati Pinta Kritikan dan Solusi Pemuda
TEMBILAHAN -- Pemuda adalah ujung tombak perobahan suatu negeri. Maju mundur suatu negeri, peran pemuda tidak bisa dipisahkan. Untuk itu pemuda di Inhik diminta untuk memberikan masukan dan kritikan dalam rangka mempercepat pembangunan. Hal tersebut disampaikan Bupati…
-
Senin, 23 November 2015 - 00:00:00 WIB
Loloskan SM Ditiga Besar, Anggota Pansel Terancam Dilaporkan ke Mapolda
TEMBILAHAN -- Ibarat peribasa, "bagaikan makan buah simalakama" itulah gambaran nasib tim Panitia Seleksi (Pansel) assesmen Sekdakab Indragiri Hilir (Inhil) saat ini. Jika mereka meloloskan SM, ada ancaman kasus mereka akan dilaporkan ke Mapolda Riau. Dari penuturan…
-
Senin, 23 November 2015 - 00:00:00 WIB
Tingkatkan Peran Wanita dalam Pembangunan
Pemko Dumai Taja Pelatihan Program P2WKSS
DUMAI -- Pelatihan Program Pembinaan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dilaksanakan di Hotel Comfort Dumai, Senin 23 Nopember 2015. P2WKSS adalah program terpadu peningkatan peran wanita yang mempergunakan…
-
Sabtu, 21 November 2015 - 00:00:00 WIB
Satpol PP Inhil Siap Ikuti Jambore Tingkat Provinsi
TEMBILAHAN -- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Inhil akan mengikuti Jambore Satpol PP Provinsi Riau di Taman Wisata Alam Mayang. Jambore akan dilaksanakan pada 23 hingga 26 November 2015, rencananya akan diikuti ratusan personil Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Kota "Kegiatan Jambore bertujuan…
-
Sabtu, 21 November 2015 - 00:00:00 WIB
Dinilai Sudah Tidak Independen, Keputusan Tim Pansel Rawan Gugatan
TEMBILAHAN -- Keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Pansel assesmen Sekdakab Indragiri Hilir (Inhil) nantinya, rawan digugat. Hal itu tidak terlepas adanya indikasi keberpihakan Tim Pansel kepada salah seorang kandidat berinisial SM. Dari bincang- bincang media ini dengan beberapa peserta assesmen Sekdakab Inhil, mereka…
-
Jumat, 20 November 2015 - 00:00:00 WIB
Kredibitas Tim Pansel Diragukan
Isu keberpihakan Kepada Salah Seorang Calon Sekda Kian Kuat
TEMBILAHAN -- Publik Indragiri Hilir (Inhil) menuntut komitmen Tim Pansel assesmen Sekdakab Inhil, terkait janji mereka untuk bekerja dengan profesiona dan tidak tunduk oleh tekanan dari pihak manapun. Harapan masyarakat ini, tidak terlepas dari adanya isu keberpihakan…
-
Jumat, 20 November 2015 - 00:00:00 WIB
PT THIP Kuasai 80.000 Hektar Lahan, PAD yang Masuk Masih Minim
TEMBILAHAN -- Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil Edi Gunawan SE, mempertanyakan realisasi kewajiban pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) oleh PT Tabung Haji Indo Plantations (PT THIP di Kecamatan Pelangiran "Kami…
-
Jumat, 20 November 2015 - 00:00:00 WIB
Plt Gubri Berharap Kongres HMI Berjalan Lancar
PEKANBARU -- Pelaksanaan kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Provinsi Riau yang akan dibuka Wakil Presiden Ri M Jusuf Kalla Ahad 22 Nopember mendatang diharapkan bisa berjalan lancar dan aman. Harapan itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur…
-
Jumat, 20 November 2015 - 00:00:00 WIB
Wow. !! Ketua Pansel Pernah Kenalkan SM Sebagai Calon di Masjid Al-huda
TEMBILAHANTEMBILAHAN - Ketua Pansel, Prof.Dr Sujianto. MSI, ternyata pernah memperkenalkan salah seorang peserta assesmen Sekda berinisial SM sebagai calon Sekdakab Inhil kedepan, dalam sebuah acara yang berlangsung di Masjid Al-huda Tembilahan. Informasi tersebut didapat media ini dari…
-
Kamis, 19 November 2015 - 00:00:00 WIB
Sekda Inhil Mestilah Orang Yang Paham Dengan Kondisi Daerah
TEMBILAHAN -- Salah satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh Sekdakab Inhil kedepan, yang bersangkutan meski mengenal betul kondisi daerah ini. Untuk mengenal Inhil, tentunya mereka harus pernah bertugas di Inhil. Pandangan tersebut disampaikan oleh ketua Majelis…
-
Kamis, 19 November 2015 - 00:00:00 WIB
Plt Sekda Rohil Buka Bimtek Pokmas
BAGANSIAPIAPI -- Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Sekda Rokan Hilir (Rohil) Drs H Surya Arfan Msi secara resmi membuka Bimbingan teknis (Bimtek) Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana pembangunan prasarana angkatan ke-III yang ditaja oleh Badan Pemberdayaan masyarakat (Bapemas) Rohil bertempat di Hotel Halmahera Bagansiapiapi Kamis, 19 Nopember…
-
Rabu, 18 November 2015 - 00:00:00 WIB
ASN dan Masyarakat Jadi Garda Terdepan Terapkan HAM
BENGKALIS -– Aparatur Sipil Negara (ASN) dan elemen masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam penerapan Hak Asasi Manusia (HAM). Mengingat, HAM sebagai anugerah dari tuhan, yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia. Demikian diungkapkan Plt Asisten…
-
Rabu, 18 November 2015 - 00:00:00 WIB
Diskes Pekanbaru Ajukan Anggaran 163 Miliar Rupiah di APBD 2016
PEKANBARU -- Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru sudah mengajukan anggaran pada APBD 2016 ke DPRD Pekanbaru sebesar Rp 163 miliar, namun dari jumlah anggaran yang diajukan, Komisi III DPRD belum menerima Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing kegiatan.
-
Rabu, 18 November 2015 - 00:00:00 WIB
Ini 26 Prolegda yang Akan Dibahas DPRD Kota Pekanbaru di Tahun 2016
PEKANBARU -- DPRD Kota Pekanbaru Rabu 18 Nopember 2015 telah menggelar paripurna terkait pengajuan Rancangan Peraturan Daerah terkait Propemperda Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2016. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono ST, serta dihadiri langsung Walikota Pekanbaru Firdaus MT. …
-
Rabu, 18 November 2015 - 00:00:00 WIB
Walikota Firdaus Sampaikan Cita-cita Dihadapan Dewan
PEKANBARU -- Usai paripurna penyampaian program legislatif daerah (Prolegda) Rabu 18 Nopember 2015, walikota Pekanbaru Firdaus MT, menyampaikan expos cita-citanya yang ingin menjadikan Kota Pekanbaru menuju kota pintar berbasiskan teknologi internet. Disampaikan walikota juga, dengan sistem yang…
-
Selasa, 17 November 2015 - 00:00:00 WIB
Rakor Perbatasan
SKPD Harus Kreatif Buat Program Kawasan Perbatasan
BENGKALIS –- Kepala SKPD dituntut untuk lebih kreatif dan sinergi dalam membuat program skala prioritas pembangunan kawasan perbatasan. Langkah ini penting untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. “Untuk melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan, kami harap kepada SKPD terkait…
-
Selasa, 17 November 2015 - 00:00:00 WIB
30 PNS Dilingkungan Pemko Pekanbaru Diambil Sumpahnya
PEKANBARU -- Meski sudah bertugas dalam kurun waktu dan tahun yang cukup lama, ternyata masih ada sejumlah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru belum diangkat sumpahnya sebagaimana diamanahkankan UU No 5 Tahun 2014 tentang kewajiban setiap PNS mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang berwenang.





