BAGANSIAPIAPI -- Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno, Amp berang dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi diwilyahnya. Karena setiap diundang pada Rapat Koordinasi Kebakaran hutan dan lahan (Karlahut), yang dikirim menghadir rapat hanya bawahan yang tak bisa memberikan keputusan.
“Kita ingin yang datang itu Pimpinan perusahaan. Jadi bisa mengambil keputusan. Kalau yang datang hanya kroco-kroco, tentu tak bisa mengambil keputusan. Mereka tentu tanya dulu dengan pimpinannya,” tegas Bupati usai memimpin Rakor Karlahut di Mess Pemda, Jalan Perwira, Kamis 10 Maret 2016.
Lanjut Bupati, “Kita ingin kebersamaan, bagaimana negeri ini bisa bebas dari kebakaran hutan dan lahan alau dikirim kroco-kroco tak ada guna itu,” kesalnya.
Mengenai pencabutan izin operasi perusahaan, Ia menegaskan, itu bukan wewenang Pemerintah Kabupaten Rohil. “Saya minta sekali lagi, dengan penuh kesadaran, ayolah sama-sama. Ini negeri kita bersama, teman-teman yang punya usaha disini ayo bangun negeri ini. Kita tak peduli Golongan, Suku, Agama dan lain sebagainya. Kapolres dan Dandim bukan orang rohil, tapi mereka siang malam memantau Karlahut,” lanjutnya.
Bupati menegaskan, selama ini, perusahaan-perusahaan yang ada di Rohil sangat membantu jika ada terjadi Karlahut. Ia hanya menyayangkan, pimpinan perusahaan jarang hadir saat ada rapat bersama pemkab.
“Yang saya kesalkan itu, pas rapat, yang hadir bukan yang berdasi, tapi bawahannya. Tentu mereka tak bisa memberikan keputusan, inilah yang tak jalan. Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Harus saling bekerjasamalah kita”, pungkasnya.**(rif)
