Bupati Akui Tidak Buka Formasi Penerimaan CPNS Lima Tahun Terakhir

PASIR PANGARAYAN -- Bupati Rokan Hulu (Rohul), Drs H Achmad MSi, akui Pemkab Rohul memang tidak buka penerimaan formasi CPNS sejak lima tahun terakhir, karena lebih peduli putra daerah.

Itu dikatakan Bupati Achmad, saat berikan sambutan kegiatan wisuda 191 alumni UPP Rohul VIII di aula Masjid Agung Madani Islamic Center (MAMIC) Pasir Pangaraian atau Masjid Agung Rohul, Selasa 15 Maret 2016.

Bupati menyatakan, bahwa formasi CPNS dari pelamar umum tidak berikan peluang besar bagi putra daerah, karena setelah diterapkannya pendaftaran sistem online, pelamar dari daerah lainnya, termasuk luar Provinsi Riau, bisa mengikuti tes.

Sehingga diperkirakan Bupati Achmad, bila nantinya formasi CPNS dibuka, maka hanya capai 20 persen saja putra daerah asal Kabupaten Rohul yang lolos tes CPNS, sedangkan 80 persen lagi merupakan pelamar umum luar daerah.

“Apalagi kini sistem pendaftaran CPNS sudah melalui online, sehingga Pemkab Rohul lebih berdayakan putra daerah sebagai tenaga honorer,” tegas Bupati Achmad.

Bupati Rohul dua periode juga menegaskan, hingga tahun ini, Kabupaten Rohul masih jadi daerah terbanyak di Provinsi Riau, yang berdayakan tenaga honorer. “Ini merupakan salah satu langkah kita, kurangi angka pengangguran,” ucapnya.

Bupati juga menyatakan, terkait tenaga honorer pernah disinggung pihak Kemenpan RB, namun Pemkab dan DPRD Rohul sudah menjelaskan terkait kondisinya. Apalagi kini sudah berlaku sistem otonomi daerah.

Dimana bila para tenaga honorer di rumahkan, tentunya  angka pengangguran di Kabupaten Rohul akan meningkat. Dari data yang terangkum, saat ini jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkab Rohul lebih 2.000 orang , bila mereka dirumahkan, maka angka pengangguran akan bertambah.

Kemudian terkait wacana Kemenpan RB yang akan kurangi 1.369.539 PNS yang rencananya diberlakukan mulai 2016 sampai 2019, Bupati Achmad menegaskan, Pemkab Rohul akan lakukan evaluasi, rasionalisasi dan kebutuhan. Nantinya, dari evaluasi tersebut maka akan disesuaikan kebutuhan pegawai sesuai regulasi yang ditetapkan Kemenpan RB.**(lim)