• ilustrasi

PEKANBARU -- Sebagaimana diketahui, Selasa 17 Janauri 2017 kemarin, puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal berhasil diamankan oleh pihak Dinas tenaga kerja (Disnaker) Riau bersama pihak Imigrasi.

Bahkan tidak hanya soal izin, TKA yang dirazia di proyek nasional pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tenayan Raya Kota Pekanbaru ini, diketahui juga tidak memiliki visa kerja.

Kalangan legislatif di DPRD kota Pekanbaru, yang mengetahui peristiwa tersebut menyebut hal tersebut merupakan tamparan karas buat pemerintah Kota Pekanbaru yang telah kecolongan dalam mengantisipasi TKA ilegal.

"Tentunya kita sangat sayangkan soal TKA ilegal, kedodoran yang luar biasa, dan ini merupakan tamparan buat Pemko, Meski persoalan TKA ini merupakan kewenangan Pemrov, tapi Pemko dalam hal ini Disnaker tidak bisa lepas tangan dalam persoalan pengawasan, pasalnya kita lihat untuk pengawasan sendiri sangat minim," ucap Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Zulkarnain, Rabu 18 Januari 2017.

kata Zulkarnain lagi, untuk pintu masuk tenaga kerja asing (TKA) ke Kota Pekanbaru sudah jelas arahnya dari mana, baik dari barat, timur selatan dan utara, tetapi masih saja kecolongan, hal ini yang sangat kita risaukan.

Menurut Politisi PPP ini lagi, menjamurnya TKA di Pekanbaru Riau secara umumnya, merupakan buntut dari kurangnya koordinasi, komunikasi oleh pihak-pihak terkait.

"Sebenarnya memang, persoalan ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak imigrasi, tetapi perlu komunikasi, koordinasi intansi terkait seperti Disnaker Kota dan Disnaker Provinsi agar peristiwa serupa tidak terulang. Mereka katanya menggunakan visa wisata untuk bekerja, ini sudah salah, kedepan perlu pengawasan yang lebih, apalagi mereka udah bekerja dan berkeliaran sekian lama di Kota Pekanbaru," tandasnya.**(dwi)