Gaungriau.com (PEKANBARU) - Integritas hakim dan akuntabilitas peradilan sebagai pemegang mandat kekuasaan kehakiman terus menjadi sorotan. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan cenderung semakin menurun.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) Dr H Mubarak M.Si dalam sambutannya saat membuka pelaksanaan kuliah umum dengan tema Menjaga Integritas Hakim dalam Membangun Kredibilitas Peradilan, Selasa 26 Oktober 2021.

Kuliah umum dengan menghadirkan narasumber Ketua Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Prof Dr Mukti Fajar Nur Dewata S.H, M.Hum, itu dilaksanakan secara offline terbatas dan aula lantai 3 gedung Ahmad Dahlan UMRI Jalan Tuanku Tambusai Ujung Pekanbaru dan juga diikuti secara online.

Menurut Rektor, sinisme masyarakat kepada “hukum” negara ini seakan sulit dibendung. Hal ini tentu sangat disayangkan. Untuk itu, hakim sebagai posisi strategis dalam peradilan amat sangat bermakna bagi para pencari keadilan. Hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, penerapan hukum yang tidak berat sebelah antara sang miskin dan sang kaya, sang rakyat biasa dan para pemilik kuasa.

"Integritas hakim sebagai para “Wakil Tuhan” akhirnya menjadi harga mati untuk mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,"ungkapnya.

Sementara Mukti Fajar dalam pemaparannya menyampaikan bahwa keberadaan Komisi Yudisial adalah sebagai take and balance, tugasnya dua, yakni melakukan seleksi calon hakim agung, dan menjaga martabat, dan keluruhan perilaku hakim.

"Ini dilakukan karena negara kita adalah negara hukum, karena itulah martabat dan keluhuran hakim itu harus dijaga, karena apa yang diputuskan hakim akan dipertanggung jawabkan terhadap manusia dan sudah barang tentu di akhirat nantinya dihadapan Allah Swt," ujarnya.

Dia mengaskan, kenapa mereka para hakim ini harus diawasi, karena hakim adalah manusia, yang akan bisa juga tergoda dengan berbagai hal. Karena itulah integritas, moralitasnya harus terjaga agar tidak tergoda dengan hal-hal yang bisa menggoyahkan iman, karena itulah keberadaan Komisi Yudisial ada dalam mengawasi mereka.

Untuk hal itu, menurutnya Komisi Yudisial melakukan peningkatan kapasistas dan peningkatan kesejahteraan hakim, itu merupakan salah satu upaya menjaga martabat hakim.

"Nah, kalau sudah diawasi, dididik, dan mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Yang terjadi hakim ini masih ada yang di teror, jika itu terjadi, hakim agar bisa melapor ke Komisi Yudisial. Contoh kasus terjadi di Bengkalis, dalam kasus narkoba, sang hakim diteror dengan berbagai macam cara, dan Komisi Yudisial hadir disini dalam menjaga keluhuran mereka," tegasnya.

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum dengan mempertegas seluruh masyarakat Indonesia untuk menaati aturan yang berlaku. Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan senantiasa berdasarkan atas hukum, yang tentu agar menciptakan keselarasan, kebenaran, kesusilaan dan keadilan.

Ikut hadir dalam kuliah umum tersebut antaralain Kapolda Riau, Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Ketua Pengadilan Megeri Pekanbaru, Ketua Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru, Kepala Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Ketua Peradi Riau, Ketua DPD Ikadin Riau, Ketua KI Riau, Para Pimpinan unit kerja di lingkungan UMRI, dan Segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Riau.**(rls/mad)

Info lainnya seputar perkuliahan di Umri dapat di akses dihttp://www.umri.ac.id