Selatpanjang (Gaungriau.com) -- Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) oleh Badan Petanahan Nasional (BPN) pusat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti menuai kontra.

Menyikapi hal itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti mengundang pihak BPN Kepulauan Meranti untuk membahas dan memberikan kompensasi terkait persoalan yang mengambang di Kabupaten termuda di Riau ini untuk dapat segera di sosialisasikan kepada masyarakat.

Banyak masukan dari masyarakat yang mengeluhkan tentang ke absahan sertifikat BPN yang dimiliki masuk ke dalam wilayah Peta PIPPIB yang telah di syahkan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Melihat situasi sertifikat tanah masyarakat yang membelit di atas wilayah PIPPIB itu maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Meranti mencoba memfasilitasi dan memediasi hal itu sehingga mendapatkan solusi atas persoalan agraria tersebut.

Masukan yang di tangani Komisi I DPRD Kepulauan Meranti yang membidangi hal tersebut langsung mengimput dari segala data masukan hingga mengundang BPN dan pihak yang berkompeten terkait mencari jalan keluar secara bersama.

Pertemuan yang dilangsungkan baru baru ini juga diikuti oleh Asisten III Setdakab Meranti, Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda serta seluruh Camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Saat pertemuan, Komisi I DPRD meminta BPN Kepulauan Meranti memaparkan persoalan pertanahan di
kabupaten bungsu di Riau saat ini.

Mewakili pihak BPN, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pertanahan BPN Kepulauan Meranti, Mashuri Husin menyampaikan bahwa persoalan
penetapan PIPPIB di Kepulauan Meranti berdampak pada kegiatan di BPN Kepulauan Meranti menjadi merosot.

"APL yang bisa dikelola sebesar 27% dari luas Kabupaten Kepulauan Meranti dan ini tidak bisa pula dikerjakan dengan sertifikasi dan peralihan hak mengingat hanya 4% saja wilayah yang bisa dikelola dan tidak masuk dalam PIPPIB," ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, bagi tanah masyarakat bahkan yang sudah bersertifikat yang masuk kedalam wilayah PIPPIB, maka diperlukan melakukan Klarifikasi ke Dirjen Planologi KLHK.

Ditambahkan Kasi Pengukuran Pertanahan BPN Kabupaten Kepulauan Meranti, Susilo bahwa yang terjebak di dalam pemetaan PIPPIB yang merupakan kebijakan pemerintah pusat tersebut juga termasuk tanah milik masyarakat yang sudah bersertifikat.

"BPN sudah mengupayakan sekitar 12 ribu sertifikat tanah milik masyarakat Kepulauan Meranti yang terdata di BPN
diajukan ke Dirjen Planologi KLHK untuk dikeluarkan dari PIPPIB, namun hingga saat ini belum ada tanggapan," ungkapnya.

Dalam pembahasan itu, sejumlah nggota Komisi I meminta BPN memberi contoh ataupun alur proses pengurusan Klarifikasi pengajuan ke Dirjen Planologi KLHK sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa mengajukan klarifikasi hak milik tanahnya terbantu.

Karena di Meranti lanjutnya ada yang berhasil mengajukan klarifikasi ke Dirjen Planologi KLHK yang mengajukan permohonan klarifikasi secara mandiri. Sehingga alur proses tersebut bisa disampaikan dan disosialisasikan oleh DPRD pada saat kegiatan bertemu dengan konsituen seperti pada saat reses.

Pada saat rapat, berlangsung dialog tanya jawab antara Komisi I, Asisten III, Kabag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Camat dengan BPN Kepulauan Meranti membahas berbagai macam ragam persoalan pertanahan yang ditemui di lapangan.

Diakhir rapat, Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Pauzi SE MIKom menyampaikan bahwa perlunya sosialisasi mekanisme dalam melakukan klarifikasi kepemilikan tanah masyarakat yang termasuk dalam wilayah PIPPIB ke Dirjen Planologi.

"Perlu kerja sama antara DPRD dengan BPN untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Disamping itu, perlu diadakan rapat kerja lanjutan untuk membahas persoalan pertanahan di Kepulauan Meranti seperti terkait SOP maupun form/Tata Naskah Dinas Surat Kepemilikan Tanah (SKT) bagi Camat dan lain sebagainya," pungkasnya.**(adv/don)