Gaungriau.com -- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah, Kabupaten Bengkalis Syahrial ST, menyampaikan bahwa untuk Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) pulau Rupat yang terus menjadi polemik sudah ada titik terangnya.
Hal itu, dikatakan Syahrial, saat lintas koalisi DPRD Bengkalis melakukan rapat membahas soal Penambangan Rakyat dengan Dinas Pertambangan dan Energi (Distanben) Provinsi Riau dihadiri Anton SP, MT bidang pemetaan.
Sedangkan dari Koalisi DPRD Bengkalis selain Ketua Syahrial, ST, hadir dalam rapat tersebut, Hendri SAg MSi, Fakhrul Nizam ST, Sofyan, SPdi dan H Mawardi.
Sementara, membicarakan persoalan Wilayah Penambangan (WP) dan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR), Syahrial meminta kepada masyarakat untuk bersabar dalam persoalan ini.
"Kita dari Komisi II, menyampaikan kepada masyarakat, harap bersabar dalam persoalan ini, kami (DPRD-red) Kabupaten bengkalis bersama pihak Distamben Provinsi Riau, akan terus bekerja sama bagaimana persoalan wilayah Penambangan Rakyat baik yang berada di Pulau Rupat maupun wilayah lainnya agar bisa segera terealisasi," kata Syahrial, Rabu 16 September 2015.
Terpisah, saat dikonfirmasi, Bagian pemetaan Dinas Pertambangan dan Energi (Distanben) Provinsi Riau, Anton SP. MT, mengatakan bahwa persoalan ini harus mengedepankan Masyarakat.
"Masalah wilayah penambangan rakyat ini, kita kemaren telah melakukan rapat sebanyak 13 orang, yang kita bahas adalah akan mengakomodir WPR Rupat selatan dan Rupat utara, serta penambangan pasir darat di wilayah usaha pertambangan di kecamatan Mandau (Duri)," ujar Anton SP MT.
Anton melanjutkan, untuk persoalan WPR ini, Distanben Provinsi Riau masih memberikan kesempatan kepada pihak DPRD Bengkalis untuk penambahan dari 5 yang diajukan itu.
"Kita sepakat yang 5 ini dulu, dan kita mendukung apa yang di ajukan dari teman-teman DPRD Bengkalis, nantinya setelah kita konsep, akan langsung di bawa ke jakarta," tutup Anton.**(rdi)
