Tahun Depan, Pekanbaru Resmi Jadi 83 Kelurahan
Kamis, 11 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
PEKANBARU -- Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemko Pekanbaru, Hazli mengatakan bahwa Tahun 2017 mendatang, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai menjalankan pemekaran kelurahan.
"Awalnya kita rencanakan dari 25 kelurahan dimekarkan menjadi 58 kelurahan. Sehingga jumlah kelurahan di Pekanbaru menjadi 83 kelurahan,"ungkapnya.
Menurut Hazli, prmekaran kelurahan ini akan dilakukan, setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4/2016.
"Terkait pemberitahuan dan sosialisasi sudah kita lakukan kepada masyarakat, begitu pula dengan Perda yang disahkan. Jadi kita perkirakan Januari 2017 mendatang, operasional baru akan diberlakukan," katanya, Kamis 11 Agustus 2016.
Untuk pengganggaran ke-25 kelurahan baru nantinya, pihaknya telah menyurati tujuh kecamatan yang terlibat pembentukan kelurahan dan diminta menyediakan kantor bagi kelurahan baru.
"Kami sudah surati tujuh kecamatan yang terlibat. Mereka juga diminta menyediakan kantor bagi kelurahan baru dengan syarat lokasinya mudah diakses, ada air bersih dan listrik. Untuk kelurahan yang banyak dimekarkan berada di Kecamatan Tampan dan Tenayan Raya," ujarnya.
Hazli pun mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terkait administrasi kependudukan akibat adanya pemekaran kelurahan tersebut. Hal itu karena pihaknya akan membantu masyarakat dalam proses pengurusannya.
"Masyarakat jangan khawatir. Segala pengurusan mulai dari surat tanah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan dibantu dan difasilitasi," katanya.
Hazli menambahkan, untuk pengajuan anggaran ke-25 kelurahan yang baru. Pihak kecamatan sudah mengusulkan dan dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) murni 2017 Pekanbaru.
"Kelurahan bukan SKPD, dia ikut di kecamatan. Kelurahan adalah perangkat kecamatan. Jadi pengajuan anggarannyanya pun dilakukan oleh Kecamatan," tutupnya.
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Pemkab Kampar Akan Rekrut 14.000 Linmas
BANGKINANG -- Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan merekrut sebanyak 14.000 petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang akan ditugaskan di setiap desa. Perekrutan itu akan dilakukan jika sudah dipersiapkan anggarannya oleh Pemkab Kampar. …
-
Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Bukti Baru Aset Pemkab Pelalawan di Mobdin Hanya Gunakan stiker di Kaca
PELALAWAN -- Soal rencana Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Bagian Aset Setda yang akan memberlakukan ketentuan baru terkait bukti aset Pemerintah di Mobil Dinas berplat merah dari menggunakan stiker lambang Kabupaten dipintu Mobil diganti dengan stiker dikaca hanya tinggal menunggu Perbup yang baru.
-
Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Terkait Pemotongan Dana Insentif, Sekda Telah Panggil Lurah
PEKANBARU -- Terkait dengan dugaan pemotongan dana insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) telah disalurkan dibeberapa waktu lalu oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kepada pihak Kecamatan. Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, M Noer MBS mengaku…
-
Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Sekda Kota Pekanbaru lantik Pejabat eselon III dan IV
PEKANBARU -- Bertempat diaula Kantor Bapedda Kota Pekanbaru, Kamis 12 Mei 2016, sebanyak 45 pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali dilantik. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, M Noer MBS, sempat kesal saat…
-
Rabu, 11 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Diduga Memberatkan Kontraktor Lokal
Kadin dan Beberapa Asosiasi Kontruksi Gelar Audiensi Dengan Dinas BMSDA
TEMBILAHAN -- Puluhan pengusaha jasa konstruksi dari berbagai Asosiasi mendatangi kantor Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air (BMSDA) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil), Provinsi Riau, Selasa 10 Mei 2016. Kedatangan para pengusaha jasa konstruksi tersebut disambut oleh Kepala…
-
Rabu, 11 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Hasil Rapat TAPD, Gaji Tenaga Honorer di Pelalawan Dipotong 20 Persen
PELALAWAN -- Setelah mmelakukan rapat pembahasan terkait jumlah gaji honorer sebagai dampak dari urungnya Pemkab Pelalawan melakukan pengurangan honorer yang berawal dari berkurangnya DBH Pelalawan yang masih defisit Sekira Rp.15 Milyar,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pelalawan memutuskan untuk mengurangi 20 persen dari gaji honorer.
-
Rabu, 11 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
M Noer : Sampai Sekarang Saya Belum Terima Laporan Dari SKPD Terkait ABK THL
PEKANBARU -- Sampai saat ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum juga melakukan penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK) sebagai langkah penghitungan kebutuhan ril Tenaga Harian Lepas (THL) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko). Hal ini terbukti belum adanya laporan belum diserahkannya ABK THL dari masing-masing SKPD ke…
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
29 PNS dan Honorer Pelalawan Keluyuran Saat Jam Kerja Terjaring Razia
PELALAWAN -- Sebanyak 29 PNS dan tenaga honorer terjaring razia yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan bersama Satpol PP disejumlah kedai kopi,pusat perbelanjaan,pasar,mini market dan tempat keramaian pada yang digelar selama 1 jam dari pukul 10.00 Wib sampai 11.00 Wib, Selasa 10 Mei 2016.
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
48 PNS Pekanbaru yang Bolos Siap-Siap Terima Sanksi
PEKANBARU -- Tampaknya Pemerintah Kota (Pemko) sudah tidak mentoleransi aksi PNS yang menambah libur usai libur panjang. Pasalnya 48 PNS yang ketahuan "bolos" di lingkungan Pemko Pekanbaru bakal menerima sanksi tegas. Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, HM…
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Tingkatkan Pengamanan dan Pemasukan PAD
RSUD BLUD Selasih Akan Terapkan Parkir Prabayar
PANGKALAN KERINCI -- Dengan alasan meningkatkan pengamanan serta pemasukan Pendapatan Asli Daerah,RSUD BLUD Selasih akan menerapkan parkir prabayar. Dimana saat ini proses izin parkir masih dalam proses. Demikian disampaikan dr.Ahmad Krinen,M.Si Direktur RSUD BLUD Selasih kepada Gaungriau.com,…
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Dewan Minta BKD Lakukan Cross Cek 18 ASN Pelalawan yang Diduga Fiktif
PELALAWAN -- DPRD Pelalawan meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan untuk memberi data ASN Pelalawan yang akurat kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap dugaan adanya 18 ASN Pelalawan yang diduga fiktif seperti rilis BKN baru-baru ini. …
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Pemekaran Mandau dan Pinggir Perlu Kajian Lebih Mendalam
BENGKALIS -- Rencana pemekaran kecamatan Mandau dan Pinggir yang sudah tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tahun 2016 disarankan ketua DPRD Bengkalis harus dikaji mendalam atau komprehensif. Karena ada beberapa aspek yang harus menjadi pertimbangan, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Pendapat tersebut dilontarkan…
-
Senin, 09 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Pemkab Rohil Terus Perhatikan Daerah Pesisir
BAGANSIAPIAPI -- Pemerintah dan DPRD Rokan Hilir saling bahu membahu memperhatikan daerah pesdisir pantai agar terus berkembang dengan berbagai program seperti pembangunan jalan dan jembatan. Sejauh ini jalan lintas pesisir terus digesa pemerintah daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan akses, kemudahan lalu lintas bagi masyarakat yang…
-
Senin, 09 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Ayat: PNS Bolos Harus Diberi Sangsi Tegas
PEKANBARU -- Pasca long weekend. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Senin 9 Mei 2016, menggelar apel pagi bersama pegawai dilingkungan Pemko Pekanbaru. Upacara ini dipimpin oleh Sekretaris Kota M Noer. Usai melakukan apel, Sekda pun kanjut melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kepada di Kantor Walikota. Alhasil, masih…
-
Senin, 09 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Siak Masuk Radar Penilaian Ombudsman
SIAK -- Kabupaten Siak yang yang cukup maju perkembangannya serta telah mampu membuktikan sebagai salah satu Daerah yang memilik pelayanan prima, mendapat sorotan dari Ombudsman RI. "Dari 50 Daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Siak sebagai salah satu Daerah yang masuk dalam 'radar' penilaian Ombudsman,"…
-
Jumat, 06 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Delapan Paket Perbaikan Jalan Hilang Dari LPSE Inhil, Ini Penjelasannya
TEMBILAHAN -- Masyarakat Kabupaten Inhil sempat heboh dengan adanya pemberitaan hilangnya 8 paket pekerjaan lelang dari situs resmi milik ULP Kabupaten Inhil yakni lpse.inhilkab.go.id. Hilangnya lelang 8 paket tersebut menimbulkan berbagai isu di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan proyek tersebut dibatalkan, ada juga yang menduga…
-
Kamis, 05 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Pemekaran Mandau, Masih Banyak yang Harus Dipersiapkan
BENGKALIS -- Meskipun usulan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Kecamatan Mandau dan Pinggir berpisah dari kabupaten induk Bengkalis masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan sangat memungkinkan segera disahkan pada tahun ini. Namun, Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi mengharapkan belum atau pending untuk direalisasikan tahun ini. …
-
Kamis, 05 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Apakah Layak Kota Mandau Dimekarkan
DURI -- Dukungan untuk pemekaran Kota Mandau terus menguat. Pemekaran ini layak diperjuangkan demi peningkatan kemajuan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemekaran Kota Duri ini tidak akan mematikan Kabupaten Induk, yakni Bengkalis. "Pemekaran Kota Duri ini adalah harga mati dan harus diperjuangan bersama.…
-
Kamis, 05 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Kemenag Bengkalis Sempat Menolak Mengelola Dana HibahÂ
BENGKALIS -- Terkait pembayaran Bantuan Kesejahteraan (honor) guru Madrasah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis Irmi Syakip Arsalan meminta Kementrian Agama Bengkalis jemput bola dalam mempercepat. proses pencairan dana hibah. Menurut Irmi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis saat ini…
-
Kamis, 05 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Bupati Syamsuar Dikukuhkan Sebagai Anggota Apkasi
JAKARTA -- Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, MSi hari ini Kamis 5 Mei 2016 dikukuhkan sebagai anggota Apkasi dibagian Sekretaris Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2015-2020 yang dikukuhkan lansung oleh Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, SH. di JiExpo Jakarta Pusat.





