PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sampai saat ini masih menunggu angka pasti jumlah Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Provinsi Riau dari Pusat. Meski belum jelasnya angka pemotongan DBH tersebut Pemprov Riau akan tetap melakukan reaslisasi terhadap anggaran kegiatan.
"Kita yakin dari setiap satuan kerja didinas kita ini tidak semuanya bisa melakukan kegiatan. Maka dana yang tidak terpakai itu akan dijadikan sebagai dana cadangan," Ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Rahmad Rahim kepada wartawan, Senin 22 Agustus 2016 di Gedung DPRD Provinsi Riau.
Mengingat kembali bahwa secara umum pemerintah pusat akan melakukan pemotongan DBH sebesar 68 persen secara nasional. Dan mengingat sumbangsi Riau dari segi Migas mencapai 60 persen, maka hendaknya pemotongan yang akan dilakukan tersebut tidak memberatkan keuangan pemerintah daerah nantinya.
Dari pengalaman sebelumnya, ada banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak bisa menjalankan realisasi anggarannya sesuai dengan perencanaan. Hal ini akan menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Riau dalam mengatur keuangan agar tidak mengalami defisit terlalu banyak.
Terkait permasalahan tersebut, Rahmad Rahim menambahkan, sisa dana yang tidak terpakai dari kegiatan pemerintah tersebut akan menjadi dana penyeimbang untuk menutupi kekurangan dana daerah dalam Anggaran Pendapatab Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
"Makanaya sekarang kami mendesak agar SKPD segera melakukan inventarisasi program kegiatan di Satuan Kerja mereka. Maksudnya, kalau memang ada kegiatan yang tidak mungkin untuk dilakukan cepat disampaikan ke kita, supaya anggaran ini nantinya cepat dimasukkan dalam Anggaran penyeimbang," tambahnnya.**(ika)
