PEKANBARU -- Dari tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau dua diantaranya belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau Syafrial mengatakan, kedua perusahaan plat merah yang belum lakukan RUPS itu adalah PT Riau Perolium dan PT Riau Air Line (RAL).
Pihak Riau Perolium sendiri mengaku hingga saat ini masih terkendala soal administrasi internal perusahaannya yang belum selesai. Pemerintah Provinsi Riau melalu Biro Ekonomi telah tiga kali melayangkan surat pemberitahuan agar perusahaan mengelola minyak itu segera menjalankan tugasnya untuk RUPS.
"Pada layangan surat kita yang ke dua mereka minta gangguan waktu untuk melaksanakan RUPS. Kami layangkan lagi surat ke tiga, janjinya September nanti mereka siap untuk RPUS," katanya kepada wartawan Selasa 23 Agustus 2016.
Sementara PT RAL, masalah yang membelit perusahaan penyedia jasa penerbangan ini sudah sejak lama tidak melakukan RUPS, meski terus mendapat tekanan dari pemegang saham. RAL sendiri banyak menyimpan masalah. Setelah dinyatakan "sekarat" terhadap modal beberapa tahun lalu, PT RIC datang dengan memberikan jaminan pinjaman modal dalam jumlah yang tidak sedikit.
Hanya sempat dalam jangka waktu tidak lama, perusahaan plat merah itu kembali sakit-sakitan. Sementara pihak RIC terus melakukan pembayaran hutang dari pinjamannya di Bank Muamalat.
RAL kini ibarat kerakap tumbuh di batu. Segudang masalah yang membelit perusahaan itu ternyata melibatkan banyak pihak. Terutama para pemegang saham. Pemerintah Provinsi Riau sendiri sudah tidak terhitung berapa modal yang sudah diinvestasikan ke perusahaan itu.
"Kalau bangkrut, habislah. Pak Gubernur tidak mau, selagi bisa diupayakan untuk diselesaikan, perusahaan ini harus diselamatkan dulu," kata Syafrial.
Hingga kini desakan agar perusahaan itu melakukan RUPS terus dilakukan. Termasuk upaya untuk menghubungi direktur RAL. Terlepas menjadi sorotan BPK, sejumlah pemegang saham juga telah mendesak agar Pemerintah Provinsi Riau segera menduduki masalah BUMD yang satu ini.
"Hingga saat ini, ke dua BUMD itulah yang belum melakukan RUPS sementara 4 perusahaan milik pemerintah lainnya sudah melakukan RUPS," tambahnya.**(ika)
