SELATPANJANG -- Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim berharap hasil rumusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah (Musrenbang) harus diprogramkan dengan tepat sesuai kebutuhan sehingga dapat mendorong kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Menurutnya tanpa perobahan positif Musrenbang terkesan sia-sia dan bersifa seremonial, agar hal itu lebih bermanfaat semua pihak terkait harus memiliki tekat bagaimana merobah hari ini lebih baik pada kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

"serahkan jiwa dan fikiran untuk berbuat yang terbaik jangan sampai disebut orang yang celaka karena tidak ada perubahan dari hari sebelumnya. Yang utama adalah niat," ujar Wabup dalam sambutannya saat membuka Musrenbang Kecamatan Rangsang Pesisir, bertempat di Kanto Camat Rangsang Pesisir, Jumat 17 Februari 2017.

Ia juga berpesan dana yang ada di desa dimaksimalkan untuk membangun ekonomi, sarana dan prasarana, gunakan anggaran dengan disiplin dan hindari peyelewengan.

Wakil Bupati juga menegaskan, apa yang diharapkan oleh Camat dan Kades se-Rangsang Pesisir sejalan dengan yang menjadi prioritas Pemkab Meranti yakni menggesa pembangunan infrastruktur desa yang menjadi urat nadi. "Saya sakat Pembangunan Infrastruktur harus dituntaskan karena jika tidak maka akan sulit untuk mengenjot sektor lainnya baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya," ungkap Wabup.

Diakui Wabup, untuk membangun infrastruktur di Meranti berbeda dengan membangun diwilayah Riau Daratan dan Kepulauan, karena Meranti memiliki struktur tanah yang lembek ditambah lagi ketersediaan material yang terbatas menyebabkan bengkaknya biaya pembangunan. Namun begitu pembangunan infrastruktur strategis dan penting tetap menjadi prioritas Pemkab.

Agar sasaran pembangunan yang diusulkan tepat sasaran, Wabup meminta Kades harus tanggap terhadap berbagai isu dan persoalan yang ada di desa. Dicontohkan Wabup pada persoalan pendidikan di desa, Kades jangan hanya bisa melihat saja. "meski tidak bisa berbuat banyak setidaknya laporkan ke Kabupaten, jangan sampai dibiarkan murid banyak guru tidak ada, kepala desa harus mendesak jika perlu demonstrasi di Kabupaten hingga permintaan direalisasikan," ucap Wabup.