Gaji Besar Pakai Dollar
Tenaga Kerja Asing di Pelalawan tak Berkontribusi Bagi Daerah
Selasa, 16 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
PELALAWAN -- Kabupaten Pelalawan ibarat ladang surga bagi pencari kerja, Tak ketinggalan juga para perkerja asing. Ratusan ekpspatriat ini berkerja disejumlah perusahaan. Tapi sayang, keberadaan tenaga kerja asing (TKA) dengan gaji besar ini tak berkontribusi bagi daerah.
"Bayangkan para tenaga kerja asing Itu gajinya pake Dollar. Kerjanya tak sebanding dengan keahliannya dibandingkan dengan karyawan kita serta penghasilannya jauh lebih besar dari gaji kita-kita yang dibayar dengan rupiah,"ujar Hendra, salah seorang karyawan di perusahaan industri kertas di Pangkalan Kerinci, Selasa 16 Februari 2016.
Keluhan Hendra cukup beralasan. ''Kadang, mereka (Naker asing) pintarnya cuma nunjuk-nunjuk aja. Banyak lagi skill orang kita. Tapi tahulah kenapa perusahaan mempekerjakan mereka,''kata Hendra mengeluh lagi.
Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan, sampai Juni 2015 lalu ada 109 tenaga kerja asing yang berkerja di Kabupaten Pelalawan. "Sampai Juni 2015 lalu ada 109 TKA. Mereka berkerja di perusahaan perkebunan dan industri lainnya di Kabupaten Pelalawan,''jelas Kadisnakertrans Pelalawan Drs H Nasri Fisda Eli MSi.
Kadis pun membenarkan hingga saat ini, ratusan pekerja asing dengan gaji yang tinggi tidak memberikan kontribusi untuk daerah. "Ya belum ada kontribusi untuk daerah, meski pun TKA itu banyak daerah kita,"ujarnya.
Nah, sambung mantan Kadishub Pelalawan ini, untuk menjerat para pekerja asing agar berkontribusi untuk daerah, Pemkab Pelalawan telah membuat Perda IMTA. Dalam Perda yang hingga kini belum turun dari pusat itu, tiap TKA akan dikenakan iuran perbulannya kepada daerah.
"Melalui Perda IMTA inilah diharapkan mereka perkerja asing bisa menyumbangkan penghasilan mereka untuk daerah. Tiap perkerja asing dikenakan iuran US$ 100 perbulan. Perda ini disahkan ditingkat daerah oleh DPRD. Tapi belum masih diproses di pusat. Jika sudah turun regulasi ini menjadi kewenangan Daerah untuk menambah pendapatan bagi daerah,"ungkap Nasri.
Soal tak adanya kontribusi pekerja asing yang jumlahnya ratusan di Kabupaten Pelalawan, juga dibenarkan Kadisduk Capil Pelalawan Drs H Syafruddin MSi. "Ya memang tak ada kontribusi apa-apa dari warga asing atau mereka yang berstatus pekerja yang ada di Kabupaten Pelalawan,"tutupnya.**(ham)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Selasa, 12 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Sekian Tahun Tanpa Kejelasan, Dewan Tetap Berharap Pasar Cik Puan Dibangun
PEKANBARU -- Ketua Fraksi Hanura DPRD Pekanbaru, H Darnil, mengatakan kondisi pasar Cik Puan Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru hingga saat ini masih terbengkalai, bahkan tiang-tiang pondasi yang berdiri kokoh sudah usang dan berlumut. "Kita berharap pembangunan pasar…
-
Selasa, 12 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
BBM Turun, Harga Kebutuhan Pokok Malah Naik
SIAK -- Seharusnya dengan telah diturunkanya harga BBM oleh pemerintah, seharusnya kebutuhan pokok termasuk barang-barang lain juga harus ikut turun. Pasalnya, selama ini setiap terjadikan kenaikan barang bermuara dari tingginya harga transportasi, tapi ini tidak harga BBM turun, akan tetapi sejumlah kebutuhan harganya malah menanjak naik. …
-
Selasa, 12 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Terkait Pekan Sikawan, Dinas Bina Marga Diminta Survei Infrastruktur
PEKANBARU -- Pembangunan program Pekanbaru, Siak Kampar, dan Pelalawan (Pekan Sikawan) tengah digesa. Namun infrastruktur jalan penghubung di sejumlah Kabupaten/Kota tersebut masih memprihatinkan. Untuk itu, Dinas Bina Marga Provinsi Riau diminta lebih agresif mensurvei lokasi infrastrukrur jalan…
-
Selasa, 12 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
UMK Pekanbaru 2016 Turun 19.060 Rupiah Setelah Direvisi
PEKANBARU -- Tak ingin berpolemik dengan Provinsi Riau. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pekanbaru kembali melakukan revisi besaran Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru tahun 2016. Kepala Disnaker Pekanbaru, Jhonny Sarikoen mengatakan bahwa sebelumnya Disnaker Kota Pekanbaru bersama Dewan…
-
Senin, 11 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Dewan Minta Pemkab Pelalawan Maksimalkan Realisasikan APBD 2016
PELALAWAN -- Ketua DPRD Pelalawan Nasaruddin SH MH, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merealisasikan APBD yang sudah bisa dijalankan pada awal Januari dengan sebaik-baiknya. "APBD Pelalawan tidak ada masalah dan…
-
Senin, 11 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Sekda Siak Minta SKPD Tunda Pengadaan Barang
SIAK -- Dengan turunnya harga minyak dunia yang terus berlanjut hingga saat ini, akan berdampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena sebagian besar sumber APBD berasal dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) minyak. "Oleh sebab…
-
Senin, 11 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pemakaian Bank Riau Kepri Cabang Siak Segera Diresmikan
SIAK -- Pembangunan gedung bank Riau Kepri Cabang Siak yang cukup megah serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas sebagai upaya memberi kemudahan pelayanan kepada nasabah di Kabupaten Siak, dalam waktu dekat ini segera diresmikan pemakaiannya. "Ya memang gedung…
-
Senin, 11 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Akibat Pedagang Tetap Berjualan, Pembangunan TPS Molor Dari Jadwal
PEKANBARU -- PT Makmur Papan Perkasa (MPP) selaku pihak pengelolah plaza sukaramai mengatakan bahwa penyelesaian pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sudah mencapai 90 persen. TPS tersebut diperuntukkan bagi pedagang yang menjadi korban kebakaran beberapa waktu lalu dipusat perbelanjaan Plaza Sukaramai. …
-
Minggu, 10 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Makanan Luar Menjamur
Disperindag Pekanbaru Minta Konsumen Cerdas Dalam Memilih
PEKANBARU -- Menjamurnya makanan dari luar negeri yang masuk ke Kota Pekanbaru, cukup dikhawatirkan masyarakat. Selain dihantui akan kehalalan produk tersebut, juga keamanan produk makanan untuk tidak dikonsumsi. Menanggapi hal tersebut, Kabid Pengawasan Disperindag Kota Pekanbaru, Edi Fahmi mengatakan bahwa saat ini memang banyak ditemukan…
-
Minggu, 10 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Organda Sambut Baik Rencana Pemko Pekanbaru Kurangi Volume Oplet Dijalan Protokol
PEKANBARU -- Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memindahkan jalur angkutan umum jenis oplet ke perumahan-perumahan masyarakat sangat didukung oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) Pekanbaru. Pasalnya, masyarakat maupun pemilik kendaraan sama-sama diuntungkan. Ketua Organda Kota Pekanbaru, Syaiful Alam mengatakan, bahwa rencana Pemko Pekanbaru tersebut sangat…
-
Minggu, 10 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pemko Jangan Terlalu Mudah Memberikan Izin Usaha Waralaba di Pekanbaru
PEKANBARU -- Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru H Darnil SH, meminta Pemko Pekanbaru tidak terlalu mudah memberikan izin usaha kepada waralaba. Terlebih ditahun 2016 ini Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan bergulir. "Untuk saat ini saja usaha waralaba di Kota Pekanbaru semakin menjamur, bagaimana nantinya,…
-
Sabtu, 09 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Warga Minta Tertibkan Rentenir Berkedok Koperasi
TEMBILAHAN -- Warga Tembilahan meminta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk menertibkan rentenir berkedok koperasi. Mereka dinilai mengambil keuntungan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. "Keberadaan mereka bak parasit di tengah masyarakat Inhil.…
-
Kamis, 07 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Meski Ditolak Pemprov, Walikota Pekanbaru Tetap Ajukan UMK Sebesar 2.165.435 Rupiah
PEKANBARU -- Meskipun tahun 2016 sudah berjalan, namun penetapan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Pekanbaru hingga saat masih ini belum disetujui Pemrov Riau. Menanggapi hal tersebut, Walikota Pekanbaru H Firdaus MT, Kamis 7 Januari 2016 mengaku…
-
Kamis, 07 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Hadapi MEA, Kompentensi Profesi Satpam Harus Disiapkan
BAGANSIAPIAPI -- Kapolres Rohil AKBP Subiantoro SIK mengatakan bahwa di Indonesia akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), akan banyak tenaga kerja asing yang masuk, dan akan bersaing dengan tenaga kerja lokal. Demikian disampaikam Kapolres Rohil AKBP Subiantoro…
-
Kamis, 07 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Dewan Ajak Masyarakat Patuhi Larangan Jual Beli Minyak Goreng Curah, Ini Alasannya
PEKANBARU -- Dirjen RI sudah menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 80 tahun 2014 tentang minyak curah sejak awal tahun 2015 lalu. Larangan jual beli minyak makan curah tanpa kemasan akan efektif berlaku pada 27 Maret 2016 ini. DPRD Pekanbaru turut mengimbau masyarakat patuhi aturan.
-
Kamis, 07 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Kemenag Rohul Minta Masyarakat Siap Hadapi MEA
PASIR PENGARAYAN -- Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu mengingatkan umat terutama para pedagang untuk bersiap-siap menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada tahun ini. "Saat ini persaingan di bursa tenaga kerja semakin ketat. Tentunya hal…
-
Kamis, 07 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
TPAD Serahkan Nota KUA PPAS Pada DPRD Rohul
PASIR PENGARAYAN -- Tim Pengguna Anggaran Daerah (TPAD), Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), menyerahkan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dalam rapat paripurna di Aula Kantor DPRD Rohul, Jalan Panglima Sulung, Kota Pasir Pangarayan, Kamis 7 Januari 2016. …
-
Rabu, 06 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Harga BBM Ditingkat Pengecer di Kuansing Belum Turun
TELUKKUANTAN -- Sejak diumumkannya harga Bahan Bakar Minyak terutama Premium dan Solar pada 5 Januari yang lalu ternyata belum diikuti oleh para pengecer. Kondisi tersebut hampir disetiap daerah di Kuantan Singingi (Kunsing) terutama di pelosok desa mayoritas belum mengikuti penurunan harga. …
-
Rabu, 06 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
TPS Lagi Dibangun, Pedagang Pasar Sukaramai Jualan di dalam Mobil
PEKANBARU -- PT Makmur Papan Perkasa (MPP) selaku pihak pengelola Plaza Sukaramai Ramayana Pekanbaru, akhirnya memenuhi keinginan para pedagang untuk membangun penampungan sementara (TPS) dikawasan Plaza Sukaramai. Dari pantauan dilapangan, TPS tersebut saat ini masih dalam pengerjaan,…
-
Rabu, 06 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pengawasan Barang Impor, Disperindag Tunggu SOP Kementrian Perdagangan
PEKANBARU -- Terhitung 1 Januari 2016 kemarin, perdagangan bebas atau yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Namun, untuk pengawasan peredaran barang impor masih menunggu Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kementerian Perdagangan belum juga turun. Kepala…





