• Syamsurizal

Gaungriau.com (SIAK) -- BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Jubir Banggar Ranperda LKPJ DPRD Siak Syamsurizal ,S,Ag ,M.Si mengatakan bahwa hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada rapat paripurna diruang Putri kacamayang DPRD Siak, Senin 12 Juli 2021.

Dikatakan Syamsurizal dari sejumlah perusahaan milik Daerah Kabupaten Siak ada beberapa BUMD yang sehat dan sebagian besar nya ,selebih nya dinilai sakit perlu dilakukan evaluasi lagi , agar punya kontribusi terhadap PAD.

Seperti PT. SPE dan KITB yang mana hampir setiap tahunnya mengalami kerugian. Secara keuangan dapat dikategorikan perusahaan tersebut telah gagal total/bangkrut. Maka dari itu, berdasarkan pada ketentuan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Dan apabila kedua BUMD tersebut masuk kriteria pembubaran, maka pembubaran BUMD tersebut ditetapkan dengan Perda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.,"Ujar Syamsurizal .**(jas)