• Yusuf Kalla

Gaungriau.com -- Wakil Presiden H. Jusuf Kalla menyatakan pendapatnya terkait pembangunan dan persoalan lingkungan yang ada di Indonesia kepada masyarakat sipil yang hadir di New York untuk berpartisipasi dalam mengawal agenda pembangunan pasca 2015 (Sustainable Development Goals) di kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Sabtu 26 September 2015.

Hadir pada pertemuan tersebut beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil diantaranya INFID, WALHI, debtWATCH Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Prakarsa, Migrant Care, Transparency International Indonesia.

Pembangunan Indonesia selanjutnya harus berorientasi pada penyelesaian akar masalah. Hal ini diungkapkan Wapres dengan ilustrasi isu kesehatan. Negara harus fokus memastikan hidup yang sehat bagi warga Negaranya dan bukan bertitik berat pada penyediaan obat-obatan bagi warga yang sakit yang berujung pada proyek-proyek pengadaan peralatan kesehatan.

Dalam rilis yang dikirim ke media ini Minggu 27 september 2015, Jusuf Kalla (JK) menekankan bahwa perluasan lahan (ekstensifikasi) harus tidak menjadi pilihan pembangunan.

JK mengatakan seperti yang sudah sampaikan di forum KADIN beberapa waktu lalu, kita harus mendorong intensifikasi dan bukan ekstensifikasi. Ada kebijakan yang sedang dipersiapkan. Tidak ada lagi buka lahan untuk meningkatkan produksi. Tidak boleh ada lagi eksploitasi terhadap kawasan gambut. Asap adalah bukti masalah tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, bagaimana hutan dirusak dan lahan gambut dibongkar.

“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi kok masih banyak rakyatnya yang miskin. Artinya ada yang salah dengan yang kita lakukan selama ini,” jelasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menekankan pentingnya mengambil langkah tegas dan hati-hati dalam pembangunan selanjutnya. “Kita (Indonesia) sudah pernah kalah 3 kali. Di hutan, batu bara, dan sawit. Jangan sampai terulang lagi,” kata Dia.