JAKARTA -- Sejak Senin 16 Mei 2016 pagi, beredar isu di kalangan wartawan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla akan kembali ke Bali untuk mendukung Ade Komaruddin menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Namun rencana yang sudah disusun dan undangan yang disebar kepada DPD I dan DPD II itu gagal terlaksana karena JK urung ke Bali. Beredar kabar JK dilarang ke Bali oleh Presiden Joko Widodo.
Isu yang berkembang, JK akan menggunakan alasan mengundang seluruh Ketua dan Sekretaris DPD I dan DPD II untuk menghadiri acara ulang tahunnya seperti bunyi SMS yang beredar dari Politisi Partai Golkar yang juga ipar JK. Bunyi SMS tersebut :
“Teman2 please note:
Kepada Ketua dan Sekretaris DPD I dan II Golkar diharapkan kehadirannya pada acara selamatan HUT Wakil Presiden Jusuf Kalla ke 74 pada:
Hari ini 16 Mei 2016
Pukul : 15.00 WITA
bertempat di HOTEL BNDCC " Ruangan Tanjung Benoa" (ex. Tempat waktu acara sosialisasi).
Terima Kasih. (Aksa Mahmud)”
Rencana tersebut kemudian kabarnya dibatalkan setelah Presiden Jokowi melakukan sambungan telepon kepada JK dan memerintahan JK untuk memimpin rapat cabinet daripada hadri di Bali kembali.
Menanggapi hal itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Masardi Adhie mengaku sudah mendengar larangan Jokowi kepada JK untuk hadir kembali ke Nusa Dua, Denpasar untuk mengintervensi jalannya Munaslub. Dia pun mengapresiasi langkah tegas Jokowi terhadap JK karena Adhie semakin lama semakin banyak melihat betapa JK berusaha menyaingi Jokowi dalam hal kekuasaan.
“Lucu kan pas lihat acara pembukaan ketika presiden dan wapres duduk berdampingan tapi di kepala mereka masing-masing punya rencana yang tidak sama terhadap Partai Golkar, “ ujarnya.
Adhi Massardi berpendapat ke depan, Jokowi harus bisa lebih tegas dan mengingatkan JK bahwa pemerintahannya saat ini berbeda dengan pemerintahan SBY-JK. JK memiliki konsensus dengan SBY untuk mengambil alih Partai Golkar. “JK saya harap tidak lagi ikut-ikutan dalam menentukan arah politik pemerintahan,” katanya.
Terkait tudingan bahwa Jokowi juga mengintervensi Munaslub dan mendukung Setya Novanto, Adhie yakin Presiden Jokowi tidak melakukan itu. Adhie meyakini intervensi yang dilakukan Jokowi justru karena melihat ulah JK yang berusaha mengambil alih Partai Golkar dengan menempatkan orang yang bisa dikendalikannya untuk memperkuat posisi tawarnya di dalam pemerintahan. “Makanya Luhut pun ditugaskan disana untuk menjaga hal itu,” ujar Adhie ketika dihubungi, Senin 16 Mei 2016.
JK jelas Adhie nampaknya tidak menyadari posisinya sebagai wapres yang didalam konstitusi tidak memiliki kekuasaan apapun, sehingga terus menerus berusaha merongorong pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi. ”Jangan sampai kejadian ada matahari kembar di era pemerintahan SBY dan JK terulang kembali karena JK menjadi ketua umum yang merepotkan SBY sebagai presiden saat itu, " tambahnya.
Oleh karena itu momen ini harus dijadikan oleh Jokowi untuk mengambil sikap tegas terhadap JK. Jokowi harus mengingat kembali ucapan JK bahwa “Jika Jokowi jadi presiden, Indonesia hancur” dan mengembalikan ucapan tersebut kepada JK dengan perkataan,” Sekarang kan buktinya kalau JK jadi wakil presiden, Indonesia yang hancur, “ katanya.
Ditambahkan Adhie Jokowi harus bisa menegaskan bahwa bukan dirinya yang akan menghancurkan Indonesia, tapi JK. "Karena bagaimanapun mengintervensi partai politik yang menjadi pilar demokrasi, sama juga dengan merusak tatanan Negara,” ujar Mantan Juru Bicara era Presiden Abdurahman Wahid ini lagi.
Sebelumnya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengatakan bahwa calon ketua umum akan terpolarisasi pada dua nama yaitu Setya Novanto dan Ade Komaruddin. Mengerucutnya kedua nama itu jelas Akbar tidak lepas dari keterlibatan pemerintah dalam menentukan calon ketua umum Partai Golkar. "Saya memang sudah mendengar juga bahwa Jokowi melalui Luhut mendukung Setya Novanto, sementara JK mendukung Ade Komaruddin, " tandasnya.**(bam)
