BENGKALIS -- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) HT Zainuddin mengatakan, hingga saat ini belum ada rekrutmen atau penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

“Hingga setakat ini belum ada. Nanti kalau ada penerimaan PPPK akan kita diumumkan secara resmi di website BKPP. Mohon informasikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Kepala BKPP menjelaskan hal itu, ketika menjadi pembina apel pagi bersama di lingkungan Pemkab Bengkalis di halaman kantor Bupati Bengkalis, Senin, 4 Februari 2019.

Diingatkannya, jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengatakan saat ini di Pemkab Bengkalis ada penerimaan PPPK. Termasuk pegawai atau pejabat di Pemkab Bengkalis.

“Apalagi kalau sampai mengatakan bisa menjamin bisa memasukkan seseorang sebagai PPPK dan meminta imbalan jasa untuk itu. Jangan percaya itu. Hingga setakat ini tak ada penerimaan PPPK di Pemkab Bengkalis,” tegasnya.

Masih menurut HT Zainuddin, kalau pun nanti ada penerimaan PPPK, namun formasinya sangat terbatas. Hanya untuk tenaga pendidikan (guru), tenaga medis dan penyuluh pertanian.

“Hanya untuk tiga formasi itu saja. Tak ada rekrutmen untuk tenaga administrasi, sopir dan sebagainya,” imbuhnya.

Dan sambungnya, kalau pun nanti ada penerimaan PPPK, caranya sama dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu lalu.

“Jadi tidak sembarangan. Juga dilakukan secara ketat. Sama seperti penerimaan CPNS beberapa waktu lalu,” paparnya.

Sebelum itu, HT Zainuddin menjelaskan bahwa sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), antara PNS dan PPPK pada prinsipnya eksistensi keduanya sama. Namun untuk hak-hanya ada perbedaan.

“PPPK tidak berhak atas fasilitas serta tunjangan pensiun dan tunjangan hari tua,” jelas HT Zainuddin seraya mengatakan rekrutmen PPPK dapat dilakukan apabila anggaran untuk penggajian mereka ada dan diaokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sekedar informasi, hak PNS sebagai Pegawai ASN ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sedangkan hak PPPK diatur dalam Pasal 22 UU yang sama.

RSUD Bengkalis Perangkat Daerah yang bertugas sebagai penyelenggara apel bersama di lingkungan Pemkab Bengkalis tadi pagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis.

Sedang personil yang bertugas adalah Wadir Administrasi Umum dan Keuangan H Hasbul Maamar sebagai Perwira Upacara pada apel tanpa penaikan bendera Merah Putih tersebut.

Sedangkan bertindak sebagai Komandan Upacara Kepala Bidang Keperawatan H Ediyanto. Sementara Pembaca teks Panca Prasetya Korpri dan Pembawa Acara ditunaikan oleh Duma Sari Lubis dan Lisa Irdayani. Adapun Kepala Bagian Keuangan H Ahmad Toha sebagai cadangan Perwira Upacara.**(put)

Berita Lainnya

  • Senin, 16 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    EO Penyelenggara Pelalawan Expo 2016 Disayembarakan

    PELALAWAN -- Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 ini Event Organizer (EO) pelaksana Pelalawan Expo 2016 yang akan digelar memperingati HUT Kabupaten Pelalawan pada 12 Oktober 2016 mendatang akan disayembarakan.Penilai akan melibatkan Tim dari Unit Layanan Pengaradaan (ULP) dan Tim dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan…

  • Senin, 16 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    KPU Dumai Usulkan Pembelian Mobnas Baru

    DUMAI -- Untuk kelancaran kegiatan operasional lembaga dan komisioner, KPU Kota Dumai mengajukan usulan pembelian mobil dinas (Mobnas) baru kepada pemerintah Kota (Pemko) Dumai. Hal ini dilakukan mengingat mabil dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai merupakan produksi tahun 2014 itu belum pernah diganti.

  • Jumat, 13 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Pemekaran Dinas Bina Marga dan SDA Serta DCPKR Gagal

    TEMBILAHAN -- Pemecahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Inhil menjadi tiga instansi ternyata tidak memberikan pengaruh positif bagi roda pembangunan di Inhil. Setidaknya, ada dua instansi yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat (DCKPR). …

  • Jumat, 13 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Siapa yang Layak Duduki Sekda Bengkalis, Ini Jawabannya

    BENGKALIS -- Berhubung dengan di awal pemerintahan Amril-muhammad (Aman) banyak pejabat yang terjerat dugaan korupsi, seperti mantan sekda Burhanuddin terlibat PT BLJ. Dan sampai saat ini siapa yang layak untuk mengantikan kursi sekda. Bupati Bengkalis Amril Mukminin belum dapat untuk membahas secara resmi nama-nama…

  • Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Terkait Empat Aset dari APBN, PDAM Bengkalis Berharap Pemkab Lakukan Penyelesaian

    BENGKALIS -- Mengenai Empat aset PDAM yang saat ini masih terkatung-katung telah ada dan sudah difungsikan, namun sampai saat ini belum jelas adanya surat penyerahan pengelolaannya. Dikatakan Direktur PDAM Bengkalis M. Yunus saat dikomfirmasi Kamis 12 Mei…

  • Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Pasca Penahanan, Pergantian Sekda dan Kepala Inspektorat Dalam Proses

    BENGKALIS -- Pasca penahanan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Burhanuddin beserta Kepala Inspektorat Bengkalis Mukhlis, setakad ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih memproses pergantian keduanya, dengan mengacu ketentuan dan aturan yang berlaku.  Hal itu diakui oleh Bupati Bengkalis Amril…

  • Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Peresmian Kantor Lurah Balai Makam, ini Harapan Lurah dan Masyarakat Mandau

    DURI -- Masyarakat Kelurahan Balai Makam, Duri, Kecamatan Mandau, sangat berharap Bupati Bengkalis Amril Mukminin dapat hadir sekaligus bersilaturahim sempena acara peresmian Kantor Lurah Balik Alam yang akan diselenggarakan Kamis 26 Mei 2016 mendatang. Keinginan itu disampaikan…

  • Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Pemkab Kampar Akan Rekrut 14.000 Linmas

    BANGKINANG -- Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan merekrut sebanyak 14.000 petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang akan ditugaskan di setiap desa. Perekrutan itu akan dilakukan jika sudah dipersiapkan anggarannya oleh Pemkab Kampar.             …

  • Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Bukti Baru Aset Pemkab Pelalawan di Mobdin Hanya Gunakan stiker di Kaca

    PELALAWAN -- Soal rencana Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Bagian Aset Setda yang akan memberlakukan ketentuan baru terkait bukti aset Pemerintah di Mobil Dinas berplat merah dari menggunakan stiker lambang Kabupaten dipintu Mobil diganti dengan stiker dikaca hanya tinggal menunggu Perbup yang baru.

  • Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Terkait Pemotongan Dana Insentif, Sekda Telah Panggil Lurah

    PEKANBARU -- Terkait dengan dugaan pemotongan dana insentif  Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) telah disalurkan dibeberapa waktu lalu oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kepada pihak Kecamatan.  Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, M Noer MBS mengaku…

  • Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Sekda Kota Pekanbaru lantik Pejabat eselon III dan IV

    PEKANBARU -- Bertempat diaula Kantor Bapedda Kota Pekanbaru, Kamis 12 Mei 2016, sebanyak 45 pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali dilantik. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, M Noer MBS, sempat kesal saat…

  • Rabu, 11 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Diduga Memberatkan Kontraktor Lokal

    Kadin dan Beberapa Asosiasi Kontruksi Gelar Audiensi Dengan Dinas BMSDA

    TEMBILAHAN -- Puluhan pengusaha jasa konstruksi dari berbagai Asosiasi mendatangi kantor Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air (BMSDA) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil), Provinsi Riau, Selasa 10 Mei 2016. Kedatangan para pengusaha jasa konstruksi tersebut disambut oleh Kepala…

  • Rabu, 11 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Hasil Rapat TAPD, Gaji Tenaga Honorer di Pelalawan Dipotong 20 Persen

    PELALAWAN -- Setelah mmelakukan rapat pembahasan terkait jumlah gaji honorer sebagai dampak dari urungnya Pemkab Pelalawan melakukan pengurangan honorer yang berawal dari berkurangnya DBH Pelalawan yang masih defisit Sekira Rp.15 Milyar,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pelalawan memutuskan untuk mengurangi 20 persen dari gaji honorer.

  • Rabu, 11 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    M Noer : Sampai Sekarang Saya Belum Terima Laporan Dari SKPD Terkait ABK THL

    PEKANBARU -- Sampai saat ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum juga melakukan penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK) sebagai langkah penghitungan kebutuhan ril Tenaga Harian Lepas (THL) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko). Hal ini terbukti belum adanya laporan belum diserahkannya ABK THL dari masing-masing SKPD ke…

  • Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    29 PNS dan Honorer Pelalawan Keluyuran Saat Jam Kerja Terjaring Razia

    PELALAWAN -- Sebanyak 29 PNS dan tenaga honorer terjaring razia yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan bersama Satpol PP disejumlah kedai kopi,pusat perbelanjaan,pasar,mini market dan tempat keramaian pada  yang digelar selama 1 jam dari pukul 10.00 Wib sampai 11.00 Wib, Selasa 10 Mei 2016.

  • Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    48 PNS Pekanbaru yang Bolos Siap-Siap Terima Sanksi

    PEKANBARU -- Tampaknya Pemerintah Kota (Pemko) sudah tidak mentoleransi aksi PNS yang menambah libur usai libur panjang. Pasalnya  48 PNS yang ketahuan "bolos" di lingkungan Pemko Pekanbaru bakal menerima sanksi tegas. Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, HM…

  • Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Tingkatkan Pengamanan dan Pemasukan PAD

    RSUD BLUD Selasih Akan Terapkan Parkir Prabayar

    PANGKALAN KERINCI -- Dengan alasan meningkatkan pengamanan serta pemasukan  Pendapatan Asli Daerah,RSUD BLUD Selasih akan menerapkan parkir prabayar. Dimana saat ini proses izin parkir masih dalam proses. Demikian disampaikan dr.Ahmad Krinen,M.Si Direktur RSUD BLUD Selasih kepada Gaungriau.com,…

  • Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Dewan Minta BKD Lakukan Cross Cek 18 ASN Pelalawan yang Diduga Fiktif

    PELALAWAN -- DPRD Pelalawan meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan untuk memberi data ASN Pelalawan yang akurat kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap dugaan adanya 18 ASN Pelalawan yang diduga fiktif seperti rilis BKN baru-baru ini. …

  • Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Pemekaran Mandau dan Pinggir Perlu Kajian Lebih Mendalam

    BENGKALIS -- Rencana pemekaran kecamatan Mandau dan Pinggir yang sudah tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tahun 2016 disarankan ketua DPRD Bengkalis harus dikaji mendalam atau komprehensif. Karena ada beberapa aspek yang harus menjadi pertimbangan, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Pendapat tersebut dilontarkan…

  • Senin, 09 Mei 2016 - 00:00:00 WIB

    Pemkab Rohil Terus Perhatikan Daerah Pesisir

    BAGANSIAPIAPI -- Pemerintah dan DPRD Rokan Hilir saling bahu membahu memperhatikan daerah pesdisir pantai agar terus berkembang dengan berbagai program seperti pembangunan jalan dan jembatan. Sejauh ini jalan lintas pesisir terus digesa pemerintah daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan akses, kemudahan lalu lintas bagi masyarakat yang…

Gaungriau © 2017 All rights reserved