PEKANBARU -- Walikota Pekanbaru, Firdaus MT resmi melantik M Noer sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Senin 1 Februari 2016. Usai dilantik, Walikota perintahkan M Noer segera membenahi aset.
"Aset kota ini masih amburadul. Empat tahun ini aset masih amburadul. Ada barang, tak ada suratnya," ucapnya di hadapan para awak media.
Dia menegaskan, penataan aset harus dilakukan. Pasalnya sampai hari ini, aset di Pemko Pekanbaru belum tertata dengan baik. Hal itulah yang menyebabkan Pemko Pekanbaru selama ini selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Provinsi Riau.
"Kelemahan kita belum mendapatkan opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) salah satunya karena pengelolaan aset kita belum maksimal. Itu aset bergerak mau pun aset tidak bergerak," terangnya.
Selain aset, Walikota juga meminta M Noer mengkoordinir program pembangunan, baik perencanaan umum, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maupun juga Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
"Kemudian mengkoordinir anggaran, ini harus efisiensi menjadi dasar utama, bagaimana mengelola uang yang dimiliki, bagaimana belanja sedikit, tapi hasil sebanyak-banyaknya. Dana untuk pemerintah hanya 15 persen, 85 persen dana masyarakat," kata Walikota.
Walikota juga memerintahkan agar M Noer membina kepegawaian dengan sebaik-baiknya. Serta mengelola aset dengan sebaik-baiknya.
"Binalah kepegawaian dengan prinsip trilogi bekerja secara profesional, amanah, taat aturan, dan santun. Kemudian soal aset kota masih amburadul, segera ditata dengan baik," tegas Walikota.
Sementara itu, Sekda Pekanbaru, M Noer saat menyebut pengelolaan aset akan menjadi prioritas baginya. Terlebih saat ini dia juga dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru.
"Sesuai amanah yang diberikan pak wali Insya Allah kita akan memprogramkan ini untuk menuntaskan permasalahan aset. Aset kita ada yang memang murni milik Pemko Pekanbaru ada juga aset bersama oihak lain, seperti pihak provinsi Riau," kata dia.
Lanjutnya, sebenarnya penyelesaian aset sedang berjalan. Tapi belum tuntas, ini yang segera dituntaskan. Dia menyebut akan mengumpulkan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas masalah aset ini.
"Kita akan kumpulkan SKPD kita akan pertegas apa yang disampaikan pak waki soal koordinasi agar semua bersinergi antara SKPD satu dengan SKPD lain. Dalam waktu dekat kita lakukan pertemuan untuk membagi tugas dengan kawan-kawan asisten juga," imbuhnya.**(saf)
