Aneh..!! Alasan Kepala Puskesmas yang Mundur Rata-Rata Karena Sakit
Selasa, 16 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
PEKANBARU -- Komisi III DPRD Pekanbaru, Selasa 16 Februari 2016 memanggil delapan kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) Kota Pekanbaru yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Pemanggilan kepala puskesmas tersebut untuk mempertanyakan alasan kemunduran mereka.
Dalam hearing tersebut terungkap, bahwa alasan para kepala Puskemas ini mengundurkan diri memiliki alasan yang hampir serupa yakni dikarenakan sakit.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Simpang Baru Kecamatan Tampan, Drg. Rina Hariati, "Sesuai dengan yang tertera disurat pengunduran diri saya yang saya ajukan ke BKD, alasan pengunduran saya karena faktor kesahatan, dengan harapan dengan saya memperbanyak istirahat dirumah saya bisa sembuh," ujarnya seusai hearing.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Puskesmas Rejosari Drg Endang Purwanti, alasanya lagi-lagi karena sakit.
"Bukan kebetulan atau alasan yang mengada-ngada alasan saya tidak jauh beda dengan Drg Rina, yakni karena sakit gula, dan setelah sepakat dengan keluarga makanya saya igin mengundurkan diri dan beristirahat," ucapnya.
Lagi pula, ujarnya lagi, pada saat itu pihaknya sudah mendapat lampu hijau dari Kadiskes Pekanbaru untuk mengundurkan diri. "Kebutulan ada lampu hijau dari Kadiskes, dimana pada saat itu buk Helda mengatakan bagi kepala puskemas yang ingin mengundurkan diri silahkan ajukan ke BKD bukan kepada dirinya," terang Endang.
Lain pula dengan kepala Puskes Umban Sari yakni Drg Sonah, dimana alasan beliau mengundurkan diri ingin meningkatkan karir atau peningakatan jabatan. "Alasan saya mengundurkan diri karena ingin meningkatkan lagi jabatan yang lebih tinggi karena saat ini jabatan saya mentok di pangkat IV A," jelasnya.
Selain membahas permasalahan pengunduran delapan kepala puskesmas tersebut, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru juga mengundang kepala puskemas lain di Kota Pekanbaru, guna mendengarkan berbagai keluhan serta kendala yang dihadapi oleh kepala puskesmas dilapangan. Keluhan tersebut diantaranya masih kurangnya sarana prasaran dan kekurangan SDM.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Marlis Kasim mengatakan keluhan dari beberapa kepala puskesmas baik yang hendak mau mengundurkan diri ataupun yang masih tetap dijabatannya sudah diketahui DPRD untuk kedepannya akan dilakukan mediasi bersama kepala Kadiskes Pekanbaru.
Terkait adanya keluhan beberapa kepala puskesmas terkait infrastruktur, maka dirinya menyarankan agar kepala Puskesmas bisa memasukkan apa-apa saja yang diperlukan di puskesmas melalui musrembang Kecamatan.
"Kita akan perjuangkan di DPRD untuk usulan-usulan yang menjadi kekurangan," katanya.
Lain hal untuk kepala Puskesmas yang berniat mengundurkan diri, Marlis berpesan, asalkan mereka menyelesaikan tugasnya sampai dan ada Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sebagai kepala puskesmas itu sah saja.
"Mundur atau tidak itu kan terserah mereka. Tapi jika memang mau mundur mereka harus tetap melayani masyarakat sampai SK pergantian mereka keluar," katanya.
Kembali dikatakan Politisi PKB ini, jika sampai puskesmas tidak mempunyai pemimpin, maka pelayanan sementara kepada masyarakat akan menjadi terganggu. Sehingga dirinya meminta kepada delapan kepala puskesmas yang mundur tetap melayani masyarakat.**(dwi)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Rabu, 27 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pembatalan Pengangkatan Tenaga Honorer K2, BKD Belum Terima Surat Resmi dari Pusat
PEKANBARU -- Sampai saat ini Pemerintah Kota(Pemko) Pekanbaru belum menerima informasi secara resmi pembatalan pengangkatan tenaga honorer K2 oleh Pemerintah Pusat. Kepala BKD Pekanbaru, Azharisman Rozie mengatakan bahwa sampai saat ini Pemko Pekanbaru belum menerima informasi dan…
-
Selasa, 26 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Penghulu Labuhan Tangga Hilir Minta Pemkab Prioritaskan Hasil Musrenbang
BAGANSIAPIAPI -- Salah seorang peserta Musrenbang Kecamatan Bangko kepala Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Jumadi meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Rohil memprioritaskan usulan kegiatan atau proyek yang diajukan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang)desanya. Karena kegiatan…
-
Selasa, 26 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
2016 BKD Siak Usulkan Dua Ribuan Formasi
SIAK -- Kekurangan pegawai di Kabupaten Siak masih belum bisa terpenuhi hingga saat ini. Pasalnya ketika ada rekrut PNS, Siak hanya mendapat jatah forsi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. "Sebagai upaya agar kekurangan ribuan pegawai…
-
Selasa, 26 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Siak Daerah Otonom Tersukses, Meranti Masih Jadi Perhatian
PEKANBARU -- Dari Enam Daerah Otonom di Provinsi Riau, Kabupaten Siak dipandang paling tersukses. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti dipandang masih perlu mendapat perhatian. Hal itu disampaikan Kepala Biro Administrasi dan pemerintahan Umum Setdaprov Riau Rahima Erna kepada…
-
Selasa, 26 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Plt Gubri Minta Watannas Bantu Selesaikan RTRW Riau
PEKANBARU -- Selasa 26 Januari 2016, pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Kedatangan Tim Pengkajian Daerah (Kajida) Seketariat Jendral (Setjen) Dewan Pertahanan Nasional (Watannas), kesempatan itu kembali dimanfaatkan Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman meminta penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. …
-
Selasa, 26 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Ini Tiga Nama Calon Sekdako yang Direkomdasikan ke Walikota Pekanbaru
PEKANBARU -- Dalam minggu ini jabatan Sekretaris Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru akan segera terisi. Saat ini tiga nama hasil seleksi pansel telah diserahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Walikota. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pekanbaru, Azharisman…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Kabupaten Siak Dinilai Paling Siap Hadapi MEA di Riau
JOGJAKARTA -- Kualitas penyelenggaraan birokrasi di Kabupaten Siak terus menunjukkan kemajuan dari tahun-ketahun. Selain menjadi daerah penerima penghargaan WTP 4 tahun terakhir berturut-turut, Kabupaten Siak menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sepanjang tahun 2015 lalu dengan capaian nilai 60,93.
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Peniadaan Uang Makan, Wabup Siak Ingatkan Kantor Jangan Sampai Kosong
SIAK -- Dampak dari semakin menipisnya APBD Kabupaten Siak yang masih berlanjut Tahun 2016 ini, membuat pemerintah daerah melakukan rasionalisasi anggaran sebagai langkah menyesuaikan antara kekuatan anggaran yang ada dengan rencana anggaran yang akan dibelanjakan. Salah satunya…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Hadapan pemeriksaan BPK, Inspektorat Ingatkan SKPD Persiapkan Administrasi
SIAK -- Untuk menghadapi pemeriksaan keuangan untuk Tahun anggaran 2015 di Kabupaten siak yang akan dilaksanakan pada awal bulan Februari ini oleh lembaga pemeriksaan keuangan yang berwenang. Maka dari itu agar seluruh proses pemeriksaan itu nanti bisa…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
DPRD Janji Bahas 26 Prolegda di 2016
PEKANBARU -- Semenjak ditetapkan melalui Paripurna pada pertengahan November 2015 tahun lalu, sampai akhir Januari ini, sebanyak 26 Prolegda tahun 2016 Kota Pekanbaru (24 Ranperda produk Pemko dan 2 Ranpersa Inisiatif DPRD), hingga kini belum ada tanda-tanda satupun akan dibahas oleh DPRD.
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Berikut 24 Ranperda Usulan Pemerintah Kota Pekanbaru Serta Instansi
PEKANBARU -- Dari 26 prolegda, hanya 2 ranperda inisiatif DPRD Pekanbaru, yakni Ranperda Perlindungan Konsumen dan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan. Sementara 24 ranperda lainnya diusulkan Pemko Pekanbaru melalui instansi terkaitnya masing-masing. Berikut 24 ranperda usulan Pemerintah Kota Pekanbaru…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pastikan Izin, Komisi IV Panggil dua Manajemen Hotel
PEKANBARU -- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru menggelar hearing dengan manajemen dua hotel, Hotel Fave dan Hotel Batiqa Senin 25 Januari 2016. Hearing ini dilakukan untuk menertibkan perizinan analisa dampak lalu lintas (Amdalalin) dan…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Kadistamben Rohul: Pegawai yang akan Dilebur ke Provinsi Sesuai Kebijakan Bupati
PASIR PENGARAYAN -- Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Drs Yusmar Yusuf MSi, mengatakan pegawai yang akan melebur ke Distamben Provinsi Riau sesuai kebijakan Bupati Rohul Achmad. Untuk diketahui, sesuai Surat Edaran Kementrian…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
SKPD Rohul Telah Serahkan Dokumen Kegiatan Tahun 2016
PASIR PENGARAYAN -- Sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Rokan Hulu (Rohul), sudah serahkan administrasi dan dokumen pelelangan kegiatan yang diusulkan dalam RAPBD Rohul tahun 2016 ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rohul. Dengan sudah diserahkannya dokumen…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Akuntabilitas Kinerja Pemkab Bengkalis Naik ke Level CC
YOGYAKARTA -- Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (Lakip) Kabupaten Bengkalis tahun 2015 naik level satu tingkat dengan kategori CC. Penyerahan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Kadistamben Rohul Usulkan Pembuatan STOK Mengatur Tata Kota
PASIR PENGARAYAN -- Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Rokan Hulu (Rohul), Drs Yusmar Yusuf MSi, mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota membuat Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) Pemerintahan baru yang mengatur tentang Tata Kota. Dikatakannya, usulan pembentukan STOK…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Hanya Tiga Kecamatan yang Belum Bisa Lakukan Perekaman e-KTP
PELALAWAN -- Setelah dua bulan off perekaman e-KTP di Kabupaten Pelalawan, kini masyarakat di Kabupaten Pelalawan sudah bisa kembali untuk merekam e-KTP. Pasalnya, pemindahan jaringan untuk perekaman e-KTp yang semula dari jaringan Indosat ke Telkomsel kini sudah…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Dewan Minta BPKAD Tertibkan Rumah Dinas yang Ditempati Pejabat Tidak Aktif
PEKANBARU -- Anggota komisi C DPR Riau, Husaimi Hamidi Meminta BPKAD dapat menertibkan Rumah Dinas (Rumdis) yang diisi bukan dari pejabat aktif di pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dinilai sangat melanggar dari fungsi yang sebenarnya harus ditempati oleh pajabat yang masih aktif bertugas. …
-
Minggu, 24 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Habiskan 2,7 Miliar Rupiah, Rehab Gedung Bappeda, Anggaran diduga Mark Up
BENGKALIS -- Proses pembangunan kantor BAPPEDA (badan perencanaan pembangunan daerah) Kabupaten Bengkalis senilai Rp 2,7 miliar lebih dikerjakan tahun 2012 lalu oleh PT Mulia Sejahtera Utama diduga asal jadi dan tidak mengikuti aturan konstruksi bangunan bahkan dugaan Mark up anggaran. …
-
Minggu, 24 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Alek: Pejabat Jangan Takut dan Menghindar Dari Wartawan
PEKANBARU -- Belakangan ini, banyak ditemukan para pejabat atau Kepala Dinas(Kadis) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang sulit ditemui dan terkesan menghindar ketika diwawancara oleh wartawan. Padahal keterbukaan mereka dalam memberikan informasi dapat membatu Pemerintahan dalam menyempaikan berbagai program kerja kepada masyarakat. …



