PEKANBARU -- Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Pekanbaru Drs H Dastrayai Bibra MSi, membuka secara resmi membuka sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2014 terkait system Akutansi Pemerintah Daerah (SAPD) Berbasis Akrual di Hotel Furaya Pekanbaru, Senin 30 Nopember 2015.

Asisten III Setda Kota Pekanbaru mengatakan realisasi Keuangan dan asset daerah tahun ini hanya 46% dan belum memenuhi Target yang ditentukan karena masih berada dibawah 50% berarti SDM tidak bekerja dengan baik. Dastrayani Bibra minta kepada seluruh SKPD  untuk segera menyelesaikan kewajiban terkait Keuangan dan Aset Daerah karena pencairan dana segera diselesaikan karena tutup buku akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2015 mendatang.

Dastrayani Bibra menghimbau kepada  seluruh SKPD untuk segera menyelesaikan realisisi fisik lebih dari 50% yakni sekitar 75% dari target yang ditentukan, sedangkan untuk realisasi keuangan minimal harus sama dengan realisasi fisik, "jika tidak tercapai maka akan beresiko dan minta kepada kasubag keuangan dan bendahara untuk selalu mengecek laporan keuangan di setiap SKPD," Lanjut asisten III Setda Kota Pekanbaru.

Dastrayani Bibra mengharapkan agar seluruh peserta dapat mengikuti sosialisai ini dengan baik agar karena akan menentukan tentang proses laporan keuangan dan asset daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Musa menjelaskan sosialisasi  peraturan walikota nomor 105 tahun 2015 tentang perubahan peraturan walikota nomor 123 tahun 2014 terkait system akutansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang penggunaan anggaran daerah.

Sosialisai peraturan walikota ini menghadirkan  pemateri dari BPKP Propinsi Riau yakni Agus Widodo yang menyampaikan berbagai hal terkait aplikasi System Akutansi pemerintahan daerah berbasis akrual. 

Menurut Agus widodo Akutansi berbasis akrual memiliki manfaat yakni untuk memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan daerah, menyajikan informasi ang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemda, mengendalikan defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah lebih baik serta bermanfaat dalam mengevaluasi kenerja pemerintah terkait biaya jasa layanan dan efisiansi pengeluaran.**(rls/humas)