Gempa Bumi Tidak Pengaruhi Pilkada Serentak di Aceh
Rabu, 07 Desember 2016 - 00:00:00 WIB
JAKARTA -- Gempa di Aceh yang terjadi pada Rabu 7 Desember 2016 pukul 05.03 Wib, dan telah mengakibatkan 25 korban tewas, dan puluhan luka-luka tersebut tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh Darussalam. Pilkada harus jalan terus.
“Justru dengan musibah gempa ini menjadi momentum sangat tepat bagi kandidat calon gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Aceh Darussalam untuk turun ke lapangan membantu masyarakat yang menjadi korban gempa itu,” tegas Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu 7 DEsember 2016.
Untuk itu kata politisi PKB Pilkada di daerah terdampak gempa, banjir, dan sebagainya Pilkada-nya jalan terus.
“Pilkada di daerah tedampak bencana jalan terus dan tidak terpengaruh dengan bencana. Justru para kandidat diharapkan membantu masyarakat,” ujarnya.
Evakuasi Tak Menambah Jumlah Korban
Secara terpisah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berharap proses evakuasi bisa berjalan secara cepat dan tidak menambah jumlah korban yang tewas menyusul terjadinya musibah gempa bumi berkekuatan 6,4 pada Skala Richter mengguncang di wilayah Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam pada Rabu pukul 05.00 WIB. Selain ikut menyatakan berduka cita, Novanto mengatakan evakuasi yang diharapkan berjalan cepat tersebut sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya gempa susulan.
"Semua pihak harus lakukan evakuasi secara cepat. Ini harus lebih awal, takutnya ada gempa susulan," kata Setya Novanto usai menerima Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Said Aldi Al Idrus dan jajarannya di kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta, Rabu 7 Desember 2016.
Kepada pemerintah, Setnov meminta agar Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga bekerja secara cepat terutama masalah evakuasi dan pendirian tenda untuk korban. Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus cepat dan sigap. Langkah tersebut diperlukan agar warga yang menjadi korban masih bisa tertangani karena telah dievakuasi.
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Jumat, 19 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Sikap KPK Dinilai Berlebihan Menolak Revisi UU
JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Assyafiyah, Habloel Mawadi menilai Sikap komisioner Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sangat berlebihan. Habloel…
-
Selasa, 16 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Gede Pasek: Revisi UU KPK Untuk Menajamkan Tugas dan Fungsi KPK
JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gede Pasek Suardika menyatakan bahwa Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kebutuhan. Asal saja tujuan revisi adalah menata dan menajamkan tugas, fungsi dan kewenangan KPK dan relasi penegakan hukumnya…
-
Kamis, 11 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Nono Sampono: Kegagalan Implementasi Otsus Papua Kerugian Rakyat Papua dan Negara
JAKARTA -- Dalam rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Koordinator Politik Hukam dan HAM (Menko Polhukam) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai Implementasi Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Anggota Komite I DPD RI Nono Sampono menyampaikan bahwa kurang optimal…
-
Rabu, 10 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
1700 Karyawan Terancam PKH, Pemerintah Minta CPI Rundingkan Secara Mufakat
JAKARTA -- Wakil Dirjen Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Kementerian Ketenagakerjaan Sahat Sinurat menyatakan pemerintah telah memanggil sejumlah perusahaan yang mengalami masalah akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kepada sejumlah perusahaan tersebut pemerintah sejatinya tak menghendaki adanya PHK dan menyarankan agar melakukan efisiensi.
-
Rabu, 10 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Komite I DPD RI Usulkan Revisi UU Wilayah Negara
JAKARTA -- Komite I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berpandangan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU yang ada saat ini dinilai memiliki banyak kelemahan karena tidak secara spesifik mengatur pemberdayaan daerah perbatasan. …
-
Kamis, 04 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Irman Gusman Tolak Pembubaran DPD RI
JAKARTA -- Ketua DPD RI Irman Gusman menolak tegas wacana dibubarkannya DPD RI. Wacana evaluasi keberadaan atau pembubaran DPD RI itu sendiri menjadi agenda Mukernas PKB (5-6 Februari) selain usulan Pilkada Gubernur dipilih kembali oleh DPRD dan Lesbi Gay, Biseks dan Transeksual (LGBT). …
-
Rabu, 03 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Maruf Cahyono Resmi Jadi Sekjen MPR
JAKARTA -- Kepala Biro Humas MPR Ma'ruf Cahyono resmi menjabat sebagai Sekretasris Jenderal MPR. Prosesi pengucapan sumpah jani sekjen MPR itu berlangsung di Gedung Nusantara IV, kompleks MPR DPR dan DPD pada Rabu 3 Februari 2016. Prosesi pengucapan sumpah janji itu dihadiri Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi dan…
-
Selasa, 02 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
DPP PD Segera Proses PAW Sayed Abubakar
JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) akan segera memproses calon anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) pasca wafatnya anggota komisi III DPR Mukhniarti Basko pada Kamis 28 Januari 2016 lalu. DPP akan memproses pemilik suara terbanyak ketiga pada pemilihan umum legislative 2014 lalu di…
-
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Ketua DPR : Saya Belum Mikir Ketum Golkar
JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mengaku belum terpikirkan untuk maju sebagai Ketum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munasdalub) mendatang. Kendati namanya disebut-sebut oleh banyak pihak sebagai calon kuat, Akom demikian biasa disapa menyatakan akan lebih berkonstrasi sebagai Ketua DPR RI dan memperbaiki…
-
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Wakil Rakyat Riau, Mukhniarti Basko Tutup Usia
JAKARTA -- Anggota komisi III DPR RI dari pemilihan Riau Mukhniarti “Eti” Basko (54) meninggal dunia pada Kamis 28 Januari 2016 sekira pukul 08.10 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) setelah menderita penyakit kanker Rahim (komplikasi dalam).
-
Kamis, 14 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Ketua DPR: BIN Kecolongan
JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komaruddin menilai Badan Intelijen Negara (BIN) telah kecolongan dengan adanya aksi bom dan penembakan yang terjadi di gedung Sarinah dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 14 Januari 2016. Lebih ironis lagi, Ketua BIN Sutiyoso tidak memberitahukan informasi apapun saat mengadakan…
-
Senin, 11 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Minta Dilaksanakan PSU
MK Gelar Sidang Perdana Delapan Kabupaten di Riau
JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar siding perdana Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Gubernur, Walikota, dan Bupati (PHP kada) serentak tahun 2015, Senin 11 Januari 2016. Terbagi menjadi tiga panel, Majelis Hakim Konstitusi memeriksa sebanyak 147 permohonan dari 132 daerah. …
-
Senin, 04 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Agun Gunanjar: Langkah Menkumham Sudah Tepat
JAKARTA — Fungsionaris Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menilai Partai Golkar hanya akan selamat apabila dikelola secara demokratis dengan mengendapankan masa depan partai utamanya menghadapi tantangan semakin berat dan kompetitif diantara banyak parpol. Menurutnya selamatnya Partai Golkar…
-
Rabu, 09 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Dukung Demokrasi Sehat, Menaker Hanif Berikan Hak Suaranya di Pilkada Depok
DEPOK -- Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri ternyata mau menyempatkan waktu di tengah kesibukannya menjalankan tugas negara untuk memberikan hak suaranya di Pemilukada Kota Depok. Dengan di dampingi istri tercintanya Ma'rifah Hanif Dhakiri, politisi PKB ini…
-
Selasa, 08 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Komisi IV DPR Soroti Pencemaran Laut di Serang
SERANG -- Komisi IV DPR meninjau tambak rakyat yang tercemar limbah industri pabrik, di Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa 8 Desember 2015. Pemerintah sudah harus memberikan perhatian serius karena dampak…
-
Selasa, 01 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Mulyadi : Dikelola Secara Gelap, Masalah Freeport Mencuat
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mulyadi menilai kasus PT Freeport Indonesia (FI) yang mencuat belakangan ini, membuka mata DPR bahwa selama ini pengelolaan sumber daya alam Indonesia di Papua itu dilakukan dalam permainan gelap. Mestinya untuk mengelola SDA yang…
-
Selasa, 24 November 2015 - 00:00:00 WIB
Effendi Simbolon Raih Gelar Doktor HI dengan Yudisium Cumlaude
BANDUNG -- Anggota komisi I DPR Effendi Muara Sakti Simbolon berhasil meraih gelar Doktor bidang ilmu Hubungan Internasional di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Selasa 24 Nopember 2015. Politisi dari PDI Perjungan itu sukses meraih gelar doktor dengan hasil yudisium cumlaude dalam sidang senat…
-
Kamis, 19 November 2015 - 00:00:00 WIB
Setya Novanto Titik Lontar Paling Ampuh
JAKARTA —- Politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon berpendapat mencuatnya kasus PT Freeport Indonesia tak terlepas dari nama Ketua DPR Setya Novanto. Padahal yang menjadi sasaran tembak sesungguhnya adalah pengusaha minyak M. Riza Chalid. Nama Setya Novanto hanya menjadi titik lontar, agar beritanya lebih menarik dan mendapat…
-
Jumat, 13 November 2015 - 00:00:00 WIB
Sudirman Said Diminta Beberkan Politisi Catut Nama Jokowi
JAKARTA -- Agar tidak muncul pandangan negatif kepada dirinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang menuding ada politisi Senayan yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, agar menyebutkan politisi tersebut …
-
Rabu, 11 November 2015 - 00:00:00 WIB
LIPI : Dana Desa Jangan Dipolitisasi
JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan elit politik tidak terus menerus mempolitisasi dana desa. Pasalnya hingga saat ini masih ada tarik menarik kepentingan antara Kementerian Desa dan Kementeri Depdagri dalam kewenangan pendistribusian dana desa. …



