• Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Agar tidak muncul pandangan negatif kepada dirinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang menuding ada politisi Senayan yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, agar menyebutkan politisi tersebut

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemananan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, itu perlu dilakukan agar publik yang saat ini bertanya-tanya siapa politisi tersebut, bisa mendapat penjelasan dari  mantan aktivisi antikorupsi tersebut bisa membuka ke publik siapa politisi yang lancang ingin menggunakan nama dua kepala negara itu. 

"Ya saya kira kalau sudah begitu dibuka saja (namanya), karena sudah sempat diomongin kan. Nanti kalau enggak diomongin (disebut namanya) maka kredibilitasnya (Sudirman Said) jadi enggak bagus," ujar Luhut di Hotel Shangri-La, Jakarta, sepertidilansir okezone, Jumat 13 Nopember 2015.

Saat disinggung apakah sebaiknya Sudirman Said melaporkannya ke penegak hukum? Luhut mengaku enggan untuk mencampuri, pasalnya bukan kapasitasnya untuk menjawab hal itu. "Ya itu urusannya Pak Menteri ESDM (Sudirman Said)," katanya.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu mengaku sampai saat ini dirinya tidak tahu nama dari politisi Senayan yang ingin mencatut nama Jokowi-JK itu.
"Mana tahu saya. Gak ada waktu nanya-nanya itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Sudirman Said menyebut ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Jokowi-JK kepada Freeport. Pencatutan nama itu dilakukan agar kontrak Freeport bisa segera diberikan.

Namun, Sudirman enggan menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal.***