BENGKALIS -- Gaungriau.com -- Kecemburuan sosial antar nelayan di kabupaten Bengkalis yang berujung pada konflik nelayan tradisional dengan jaring batu (bottom gill net,red) diharapkan komisi II DPRD Bengkalis bisa dicarikan solusinya kedepan. Harus ads pembinaan terhadap nelayan tradisional dalam hal modernisasi alat tangkap.

Sekretaris Komisi II Zamzami Harun dihadapan plt kepala dinas perikanan beserta sejumlah pejabat dinas perikanan meminta supaya pembinaan nelayan tradisional bisa lebih dimaksimalkan, sehingga tidak ada lagi pertikaian yang terjadi kedepannya. Perebutan sumber daya ikan di perairan Selat Melaka sekitarnya disebabkan karena wilayah serta alat tangkap yang dipergunakan menjadi pemicu konflik yang menyebabkan kerugian harta benda termasuk sejumlah nyawa yang melayang.

"Harus ada pembinaan berkelanjutan terhadap nelayan tradisional supaya tidak ada lagi kecemburuan khususnya soal alat tangkap. Selain itu nelayan tradisional harus dilindungi dengan cara pembatasan wilayah tangkap terhadap nelayan jaring batu, dalam radius tertentu yang sudah ditentukan. Artinya nelayan jaring batu menangkap ikan pada radius 2-4 mil keatas dari lepas pantai,"papar Zamzami Harun, saat hearing dengan dinas kelautan dan perikanan (DKP) Selasa 17 April 2018.

Selain itu tukas politisi Partai Gerindra tersebut pembatasan zona tangkap harus dibarengi dengan pengawasan termasuk melibatkan aparat keamanan sehingga potensi konflik dapat dihindari. DKP diminta juga membantu nelayan tradisional dalam hal pengadaan alat tangkap yang lebih modern sehingga mereka dapat bersaing. "Harus ada modernisasi alat tangkap terhadap nelayan-nelayan tradisional supaya mereka memiliki daya saing," saran Zamzami.

Menanggapi hal tersebut pelaksana tugas (plt) Kepala DKP Herliawan mengaku berbagai upaya pembinaan terhadap nelayan tradisional terus dilakukan dengan berbagai cara dan metode. DKP terus berupaya supaya eksistensi nelayan tradisional dapat dipertahankan dengan melakukan pembinaan serta bantuan alat tangkap secara bertahap.

Saat ini konflik nelayan tradisional jaring rawai dengan jaring batu sudah mereda sejak beberapa bulan belakangan. Tapi kita terus berupaya supaya kedepannya situasi yang mulai kondusif dapat dipertahankan dengan saling menjaga dan menahan diri. DKP juga senantiasa berkoordinasi dengan pihak kepolisian melakukan pengawasan di perairan yang rawan konflik.

"Mudah-mudahan situasi yang sekarang sudah kondusif dapat dipertahankan dan tidak.muncul konflik baru lagi. Untuk menjaga keamanan kita rutin melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kepada para nelayan harus mampu menahan diri tidak mudah terpancing. Situasi inilah yang kita lakukan supaya keberadaan nelayan tradisional maupun jaring batu dapat bertahan, tidak.mepangar zona tangkapan,"kata Herliawan.

Hadir dalam hearing selain Zamzami Harun anggota komisi Ii Lainnya Mawardi, Johan Wahyudi dan Nurazmi Hasyim. Sedangkan dari DKP Herliawan didampingi kepala bidang budidyaa perikanan Muchlizar bersama sejumlah staf.**(put)