Gaungriau.com (DUMAI) -- Hardianto SE serap aspirasi masyarakat Bukit Nenas melalui reses yang dilaksanakan pada Senin 23 Desember 2019 di gedung pertemuan kecamatan Bukit Kapur.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Camat Bukit Kapur Waginen, Ketua LPMK Bukit Nenas Marlin Hidayat SE, para ketua Rukun Tetangga (RT) se-kelurahan Bukit Nenas dan para tokoh agama, tokoh masyarakat pemuda serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya waginen mengharapkan kepada warga yang hadir dapat menyampaikan keluh kesahnya terhadap pembangunan yang ada agar masalah permasalahan yang ada di wilayah kecamatan Bukit Kapur pada umumnya Bukit Nenas kususnya dapat di tanggapi oleh Hardianto selaku wakil ketua DPRD provinsi Riau.

"Ini merupakan kesempatan emas bagi kita jadi jangan sia siakan kesempatan ini, mari kita manfaatkan reses Bapak Hardianto sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi kita yang erat kaitannya dengan pembangunan di Bukit Kapur ini,"ungkap Waginen.

Mengingat kecilnya APBD Dumai sehingga banyak sekali program pembangunan yang belum terlaksana dan itu sangat di harapkan oleh masyarakat,"maka kita berharap kepada bapak Hardianto selaku wakil ketua DPRD provinsi Riau bisa membawa dalam rapat Banggar serta merealisasikan melalui Anggaran Provinsi Riau,"lanjut Sekcam seraya membuka secara resmi acara reses tersebut.

Dalam pemaparannya Hardianto mengatakan sangat berterimakasih atas antusias masyarakat sehingga acara reses yang di laksanakan olehnya mendapat kunjungan yang begitu ramai dari masyarakat.

Hardianto juga membahas masalah tenaga kerja lokal, karna menurutnya dirinya merasa miris melihat kondisi tenaga kerja lokal yang pada saat ini kurang mendapat prioritas dari pemerintah

"Saya telah berbicara dengan Gubenur Riau masalah tenaga kerja lokal, dan juga masalah dana csr, masalah tenaga kerja lokal itu erat kaitannya dengan peraturan daerah, sampai saat ini pelaksanaan perda tentang tenaga kerja lokal kurang maksimal sehingga masih banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja luar daerah,"jelas Dia.

Itu semua menurut Hardianto akibat kurangnya pengawasan dari intansi terkait terhadap perusahaan yang ada sehingga perusahaan merasa mempunyai celah untuk merekkrut tenaga kerja luar, padahal dalam perda tersebut di jelaskan bahwa dalam rekrutmen tenaga kerja itu 70 persen tenaga kerja lokal dan 30 persen tenaga kerja luar daerah

Menurut Hardianto reses yang di laksanakan merupakan sarana mempererat tali silaturahim sekaligus menjemput aspirasi masyarakat kecamatan Bukit Kapur ini,"dengan reses ini yang pada awalnya tidak kenal jadi kenal yang semula saya tidak tahu permasalahan di kecamatan Bukit Kapur sekarang jadi tahu,"ungkapnya lagi.

Selaku wakil rakyat dirinya akan berupaya untuk membawa aspirasi masyarakat kecamatan Bukit Kapur pada umumnya dan kelurahan Bukit Nenas kususnya pada rapat anggota dewan di tingkat Provinsi Riau.

Reses yang di gelar di penuhi dengan usulan-usulan masyarakat dari semua lapisan, kendati demikian acara tersebut tetap berjalan lancar dan kondusif.**(lan)