Golkar Riau Diminta Proses Rekomendasi DPP Golkar
Kamis, 15 Desember 2016 - 00:00:00 WIB
JAKARTA -- Ketua DPD II Golkar Pelalawan HM. Harris meminta DPD I Partai Golkar provinsi Riau segera mengajukan hasil rekomendasi atau SK DPP Partai Golkar ke pimpinan DPRD provinsi Riau. SK DPP Partai Golkar yang diterbitkan 5 Desember 2016 lalu, merekomendasikan dua nama sebagai calon wakil gubernur Riau.
"Pengajuan SK DPP partai Golkar ke DPRD Riau agar SK tersebut tidak terkatung-katung dan berkembang menjadi liar isunya, " ujar HM Harris saat ditemui di kompleks parlemen Senayan Jakarta jelang mengikuti rapat dengan komite I DPD RI, Kamis 15 Desember 2016.
Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham Nomor: B-876/GOLKAR/XII/2016, DPP Partai Golkar telah menerima surat usulan 31 Agustus 2016 lalu. Dari usulan dan hasil pembahasan, DPP Partai Golkar akhirnya merekomendasikan dua nama yakni H Wan Thamrin Hasyim dan H Ruspan Aman untuk diusulkan DPD I Partai Golkar ke pimpinan DPRD Riau.
Harris menambahkan percepatan pengajuan dua nama cawagub hasil rekomendasi/SK DPP PG itu sangat diperlukan agar segera keluar satu nama nama cawagub. Dengan keluarnya cawagub maka akan cepat seluruh kader Partai Golkar melakukan konsolidasi jelang Pilgubri dan Pilkada serentak di Pekanbaru dan Kampar.
"Soal dua nama yang terpilih, saya tidak mau mendahului. Biarlan nanti DPRD Riau yang menentukan namanya," katanya.
Ditanya siapa yang cocok bakal mendampingi Gubernur Andi Rachman, Harris yang juga Bupati Pelalawan menolak berkomentar lebih jauh tentang dua sosok yang direkomendasikan DPP PG. Namun yang pasti, DPP merekomendasikan dua nama cawagub tersebut setelah melalui berbagai proses pertimbangan politik Golkar di Riau
Harris menyatakan dia telah mengenal Ruspan Aman sejak tahun 1998 ketika dipimpin oleh Akbar Tandjung sedang dilanda prahara. Hingga saat ini Ruspan Aman masih dinilai banyak orang sebagai sesepuh Golkar Riau yang selalu konsisten untuk melakukan pembinaan meski tidak masuk jajaran struktur pengurus sekalipun.
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Jumat, 13 November 2015 - 00:00:00 WIB
Sudirman Said Diminta Beberkan Politisi Catut Nama Jokowi
JAKARTA -- Agar tidak muncul pandangan negatif kepada dirinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang menuding ada politisi Senayan yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, agar menyebutkan politisi tersebut …
-
Rabu, 11 November 2015 - 00:00:00 WIB
LIPI : Dana Desa Jangan Dipolitisasi
JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan elit politik tidak terus menerus mempolitisasi dana desa. Pasalnya hingga saat ini masih ada tarik menarik kepentingan antara Kementerian Desa dan Kementeri Depdagri dalam kewenangan pendistribusian dana desa. …
-
Selasa, 10 November 2015 - 00:00:00 WIB
RUU Minol, Tak Ada Penutupan Pabrik Miras
JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Minuman Beralkohol (Minol) H. Arwani Thomafi meyakini RUU Minol tak akan ada penutupan pabrik minuman keras (miras) yang selama ini memproduksi minuman keras. RUU Minol hanya melarang dan mengendalikan peredaran miras agar tidak tidak beredar secara sembarangan.
-
Minggu, 08 November 2015 - 00:00:00 WIB
Tak Berpotensi Tsunami
Maluku Utara Diguncang Gempa 5 SR
JAKARTA -- Gempa bumi berkekuatan 5,0 Skala Richter (SR) mengguncang kawasan Halmahera Barat, Maluku Utara. Gempa terjadi pada pukul 05.53 WIB. Dikutip dari detik.com, Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Minggu 8 Nopember 2015, gempa terjadi di 1.55 LU dan 126.60 BT dengan kedalaman…
-
Sabtu, 07 November 2015 - 00:00:00 WIB
100 Ribu Masker dibagikan
Aktivitas Gunung Barujari Masih Tinggi
LOMBOK -- Aktivitas vulkanik Gunung Barujadi, anak Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara, Provinsi Nuisa Tenggara Barat (NTB) masih cukup tinggi. Sebagaimana rilis yang diterima dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggunlangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho,…
-
Selasa, 03 November 2015 - 00:00:00 WIB
DPD RI Janji Ungkap Keterlibatan 10 Perusahaan Terlibat Karhutla
JAKARTA -- Ketua Pansus Asap DPD RI Parlindungan Purba berjanji akan mengungkap perusahaan-perusahaan besar yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan selama ini seperti yang disebut oleh Walhi. Kesepuluh perusahaan besar itu adalah Mas Group, Sampoerna, Raja Garuda Mas, Wilmar, PTPN, Sime Darby, Cargill, First Resource,…
-
Senin, 02 November 2015 - 00:00:00 WIB
Parpol Diharapkan tak Mendompleng Dana Desa
JAKARTA -— Politisi Fraksi Partai Gerindra DPR Wilgo Zainal sangat menyayangkan terjadinya adanya perjanjian setoran 10 persen dari gaji pendamping dana desa setiap bulan. Dia meminta jangan lagi ada parpol yang mendompleng dana desa yang merupakan…
-
Rabu, 28 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
DPR: Kaji Ulang Izin Pembakaran Lahan
JAKARTA -- Pemerintah didesak mengkaji ulang izin pembakaran lahan perkebunan dan pembukaan hutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir bencana asap seperti yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia beberapa bulan terakhir. Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan hal…
-
Rabu, 28 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Kekuatan Melayu Diprediksi Menjadi Kekuatan Ketiga Dunia
JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memprediksi kekuatan ekonomi Melayu mampu menjadi pendorong ekonomi dunia. Kebangkitan umat Islam akan dimulai dari etnis Melayu, terutama yang bermukim di wilayah Asia Tenggara akan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini. …
-
Sabtu, 24 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Polres Karawang dan Bekasi Buru Penembak Brigadir Oca
Bandung - Oca Suhiarja mengalami luka tembak dari senjata api pencuri yang menyatroni rumahnya. Anggota Polres Karawang berpangkat Brigadir itu tersungkur bersimbah darah. Polres Karawang bersama Polres Bekasi bergerak memburu pelaku.
-
Kamis, 22 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Pengamat Tolak Hukum Kebiri
KPAI Menginginkan Predator Harus Dihukum Mati
JAKARTA -- Psikolog Forensik Reza Indragiri menolak keras hukuman ‘kebiri’ libido bagi pelaku kejahatan seksual anak-anak. Selain dinilai tak akan menghentikan kejahatan seksual itu sendiri, hukuman mengebiri justru akan melipatgandakan kejahatan seksual itu sendiri, karena suntikan secara kimiawi itu tidak bersifat permanen, tapi berlaku regular seperti halnya untuk…
-
Selasa, 13 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Lemah Diplomasi
Perlindungan Jemaah Haji Indonesia Rendah
JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai hingga saat ini pemerintah Indonesia masih menujukkan kelemahannya dalam berdiplomasi dengan negara Arab Saudi. Hal itu bisa terlihat dari pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji yang belum optimal. Sebagai negara yang berkontribusi besar…
-
Kamis, 08 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Setahun Jokowi-JK
Kepuasan Publik Mengalami Penurunan
JAKARTA -- Indo Barometer kembali mengumumkan hasil survei nasional tentang “Keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK”. Secara umum tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini sebesar 46.0 persen. Sedangkan yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan…
-
Senin, 05 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Sutjiptadi: Hanya Pertolongan Allah Mampu Hentikan Karhutla Riau
JAKARTA -— Mantan Kapolda Riau Sutjiptadi mengaku hingga kini terus mengamati perkembangan provinsi Riau, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah sebulan lebih menyelimuti negeri Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, bencana Karhutla tak akan akan mungkin terselesaikan kecuali pertolongan Allah SWT melalui turunnya hujan lebat. “Melihat…
-
Senin, 28 September 2015 - 00:00:00 WIB
Martin : Mengkaji Sistem Tata Negara Tak Sederhana
Gaungriau.com -- Anggota Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Martin Hutabarat menegaskan mengkaji sistem ketatanegaraan Indonesia tidaklah sesederhana yang dibayangkan semua pihak. Sejak awal menjadi Manggala BP 7 tahun 1980-an, Martin mengaku menemukan banyak sekali permasalahan yang perlu dikaji dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Martin mencontohkan dalam…
-
Minggu, 27 September 2015 - 00:00:00 WIB
Jusuf Kalla Janji Perbaiki Tata Kelola Lahan
Gaungriau.com -- Wakil Presiden H. Jusuf Kalla menyatakan pendapatnya terkait pembangunan dan persoalan lingkungan yang ada di Indonesia kepada masyarakat sipil yang hadir di New York untuk berpartisipasi dalam mengawal agenda pembangunan pasca 2015 (Sustainable Development Goals) di kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Sabtu 26 September 2015.…
-
Jumat, 25 September 2015 - 00:00:00 WIB
Gempa 4,6 SR Guncang Yogyakarta dan Sebagian Jawa Tengah
Gaungriau.com -- Gempa 4,6 SR telah mengguncang wilayah Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. BMKG melaporkan pusat gempa berada di darat di Barat Laut Gunung Kidul, Yogyakarta pada kedalaman 10 km pada Jumat 25 September 2015 pukul 20.28 Wib. Gempa tidak berpotensi tsunami. Kepala Pusat Data Informasi dan…
-
Selasa, 22 September 2015 - 00:00:00 WIB
Kualitas Udara Riau dan Jambi Makin Membaik
Gaungriau.com -- Operasi darurat asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menunjukkan hasil yang cukup membaik. Berdasarkan evaluasi dari Posko di Riau dan Jambi pada Senin 21 September 2015 pukul 20.00 Wib. Di Provinsi Riau nihil titik api. Berdasarkan data yang diterima dari Kepala Pusat Data Informasi…
-
Selasa, 22 September 2015 - 00:00:00 WIB
MPR: Korupsi Paling Tinggi, Pengadaan Barang dan Jasa
Gaungriau.com -- Wakil Ketua MPR Mahyudin berpendapat semua lembaga tinggi negara harus memiliki target selaras untuk mengelola keuangan negara secara akuntabel dan bertanggungjawab. Hal itu diperlukan agar lembaga tinggi negara tersebut bisa menghemat keuangan negara secara optimal dan menghasilkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.
-
Senin, 21 September 2015 - 00:00:00 WIB
Marsiaman Saragih Sesalkan DPRD Riau Paksakan Kunker ke Eropa
Gaungriau.com -- Anggota DPR dari pemilihan Riau Marsiaman Saragih menyayangkan langkah anggota DPRD Provinsi Riau yang tetap memaksakan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa mengindahkan kondisi di daerahnya. Kunjungan kerja ke beberapa negara Eropa yang sudah direncanakan sejak tahun sebelumnya, sejatinya tidak harus dipaksakan untuk berangkat…





